Pengelola Parkir RSUD Bayar Tunggakan Pajak

0
Pengelola parkir RSUD Kota Mataram, D’Parking mulai membayar tunggakan pajak ke Pemkot Mataram. Tampak kendaraan hendak parkir di RSUD Kota Mataram.(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pengelola parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, kooperatif. Tunggakan pajak mulai dibayar ke kas daerah. Pelibatan aparat penegak hukum efektif memberikan efek jera kepada pengusaha. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram H.M.Syakirin Hukmi mengatakan, D’Parking selaku pengelola parkir rumah sakit mulai kooperatif membayar tunggakan pajak ke kas daerah.

Mekanisme pembayarannya dengan cara dicicil dengan sepengetahuan Kejaksaan Negeri Mataram selaku jaksa pengacara negara. Belakangan mereka membayar langsung ke BKD senilai Rp30 juta. “Dulunya selalu lewat Kejaksaan. Malah hari Jumat pekan kemarin, mereka langsung bayar ke BKD sebanyak Rp30 juta,” sebut Syakirin dikonfirmasi, Senin, 4 Juli 2022.

Secara keseluruhan D’Parking telah membayar tunggakan pajak senilai Rp530 juta. Sementara, total tunggakan pajak sesuai hasil audit investigasi Inspektorat Kota Mataram mencapai Rp900 juta lebih. Kaitannya dengan bertambahnya kerugian negara dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan NTB. Syakirin menjelaskan, ada penyesuaian terhadap perhitungan denda dua persen dari total pajak yang diutang.

Sedangkan, pokok piutang tidak bergerak sama sekali. “Kenapa itu bertambah karena sanksi administrasi dua persen. Kalau kita hitung pada Bulan Maret pasti bergerak lagi, sehingga pergerakan dibandingkan Inspektorat dan BPK pasti berbeda,” jelasnya. Komitmen penyelesaian tunggakan itu belum diketahui secara pasti. Hal ini menjadi ranah kejaksaaan untuk berkomunikasi dengan pengusaha.

Menurut Syakirin, pelimpahan kasus dari Perdata dan Tata Usaha Negara ke Tindak Pidana Khusus memberikan efek jera bagi pengusaha. Sebagai tambahan informasi, tunggakan pajak parkir sejak tahun 2018 lalu. Pemkot Mataram berupaya bernegosiasi dengan pengelola tetapi tidak menemukan solusi. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk menagih. Akan tetapi, Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara tidak bergerak karena tidak memiliki dasar untuk menagih rekanan. Akhirnya, Inspektorat diminta melakukan audit investigasi sebagai pintu masuk untuk menagih perusahaan tersebut. Dari hasil audit investigasi ditemukan tunggakan pajak mencapai Rp 900 juta lebih. (cem)