Pemda KLU Fasilitasi Kisruh Penarikan Penumpang Kapal Cepat Lewat B to B

0
Pemda bersama syahbandar instansi vertikal memfasilitasi proses musyawarah mufakat penyelesaian polemik penarikan dana yang dibebankan kepada penumpang kapal cepat sebesar Rp 20.000 per orang.(Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengambil kesimpulan penyelesaian kisruh penarikan dana penumpang kapal cepat (fastboat) Bali – Gili melalui mekanisme Business to Business (B to B). Kesepakatan itu diambil dalam rapat lanjutan yang mempertemukan pengusaha kapal cepat, koperasi karya bahari, dan unsur pemerintah (Syahbandar, Polres, Danramil, dan Pemda), Senin, 4 Juli 2022.

Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, saat membuka proses mediasi, mengharapkan semua pihak turut menjaga kondusivitas wisata 3 Gili yang mulai membaik pasca-pandemi Covid-19. Terhadap persoalan yang dipolemikkan, ia mengimbau untuk diselesaikan secara baik.

“Persoalan terkait jasa angkutan untuk ke tiga gili tidak perlu dipermasalahkan lagi. Sudah ada kesepakatan antara pihak pengusaha fastboat dengan KKB. Tidak ada lagi ribut-ribut rebutan penumpang,” ucap Djohan, dalam keterangan pers di Aula Setda, Senin, 4 Juli 2022.

Di tengah suasana pariwisata yang semakin positif, Bupati mengajak seluruh elemen selaku pengelola wisata di Lombok Utara, tidak membuang kesempatan untuk menjaga citra 3 Gili semakin baik. Sebab, kompetisi destinasi wisata di berbagai daerah semakin meningkat.

Tiga Gili sendiri, menurut dia, memiliki posisi strategis. Pemerintah pusat sudah menetapkan tiga Gili sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Imbasnya bagi daerah, adalah meningkatnya investasi, pendapatan asli daerah, serta lapangan usaha bagi masyarakat.

Sementara, Kepala UPP Syahbandar Pemenang, Heru Supriadi, dalam keterangannya mengatakan, kejadian pada 19 Juni lalu itu di Dermaga Gili Trawangan dilatarbelakangi kerjasama kedua pihak (KKB dan Kapal Cepat) di masa lampau. Namun tegas dia, kedua pihak sepakat dengan sistem business to business.

“Kedua pihak business to business, bukan kerjasama atas regulasi pemerintah. Secara business to business, sah,” ungkap Heru.

Pada aspek legalitas pemerintah, sambung dia, hanya mengatur izin trayek kapal cepat. Berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, UU No. 17 tahun 2003 tentang Pelayaran, dan Peraturan Menteri No. 104 terkait penyebarangan. Terdapat 3 kewenangan izin trayek yang berlaku, yaitu izin pusat atas pelayanan trayek antar provinsi, izin provinsi atas kapal cepat dalam provinsi, dan izin trayek kabupaten untuk lalu lintas dalam 1 kabupaten.

Fastboat izinnya pusat. Terhadap rencana pola trayek, harus ada permohonan dari operator fastboat sebelumnya. Trayek pelabuhan mana yang dimohonkan, harus disebutkan saat permohonan,” imbuhnya.

Sementara, Asisten II Setda KLU, H. Rusdi, S.T., M.T., mengatakan belum bisa memaksa kesimpulan pada proses B to B hari. Meski B to B sudah menjadi kesepakatan awal kedua pihak, namun akan ada pembahasan lebih lanjut terkait nota kesepakatan antara Karya Bahari dan pengusaha fastboat.

“Kebijakan Pemda ke depan masih sama, yaitu bagaimana membenahi diri. Karena hajat kita adalah untuk memberi keamanan, kenyamanan, dan kepastian waktu tempuh pelancong wisata,” imbuhnya. (ari)