Waspada, Penawaran Pinjol Masih Marak

0
Muhammad Abdul Mannan (Ekbis NTB/ist)

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh stakeholders tak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai penawaran pinjaman secara online. Terindikasi penawaran dana secara cepat berbasis digital sangat marak.

Untuk wilayah NTB, setidaknya sudah ada 12 entitas  pinjaman online (pinjol) ilegal yang dilaporkan ke OJK.  Kepala Sub Bagian Pengawasan IKNB (Industri Keuangan Non Bank) dan Pasar Modal OJK NTB, Muhammad Abdul Mannan menerangkan, maraknya tawaran pinjaman online ini tidak dinapikkan, akibat perkembangan teknologi digital.

Pinjol ilegal jumlahnya sangat banyak. Total pinjaman online yang sudah diberhentikan hingga April 2022 sebanyak 3.989 entitas. Biasanya, setelah diblokir, ia membuat lagi entitas lainnya, begitu seterusnya. “Di NTB, kebanyakan yang menjadi korbannya adalah perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga. Mungkin karena tingkat pengetahuannya masih rendah. Sehingga ketika ada tawaran-tawaran pinjaman secara mudah dan cepat, langsung tergiur. Padahal, itu adalah jerat,” katanya.

Pinjol, lanjut Mamet, panggilan akrabnya memang prosesnya sangat cepat. Dan tidak ribet. Dan tanpa harus keluar rumah. Dana sudah masuk ke dalam rekening nasabah. Tetapi perlu diingat, bagi yang sudah terjebak pinjol, sangat sulit keluarnya.

Pinjol ilegal ini memberlakukan bunga pinjaman sangat tinggi. Bahkan cenderung semau-mau. Pinjaman yang Rp1 juta, bisa berkembang menjadi puluhan juta, bahkan Rp100 juta. Masa pinjaman pun diatur semau-mau setelah terjadi kesepakatan.

Pola kerjanya, ia menawarkan secara berantai. Saat nasabah teridentifikasi akan gagal bayar, biasanya akan ditawarkan lagi pinjamannya untuk ditutupi dengan meminjam lagi di aplikasi pinjol yang lainnya.

“Sehingga nasabah terjebak dalam praktik gali lubang tutup lubang. Dan pinjamannya terus membengkak. Itulah sebabnya, satu orang kadang melaporkan puluhan aplikasi akibat terjebak pola yang mereka tawarkan,” jelas Mamet.

Karakteristik pinjol ini, tambah Mamet, biasanya saat aplikasinya dibuka, sistemnya meminta untuk mengakses seluruh nomor kontak ponsel, galeri foto dan video, serta data-data lainnya. Sehingga dengan leluasa ia mengambil seluruh foto dan video, serta seluruh nomor kontak di dalam ponsel.

“Kalau pinjol yang resmi, aturannya ia hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Ini yang sering membuat orang terjebak. kalau sudah minta akses lebih dari 3 yang diatur ini, waspada saja, itu pasti pinjol ilegal,” katanya.

Dengan leluasa mengakses data, foto dan video, maka nasabah akan dipermalukan secara bebas, ketika kreditnya mandek, atau gagal bayar. Pinjol ilegal ini  akan menghubungi seluruh kontak yang ada di dalam ponsel nasabah, dan mempermalukannya dengan bahasa-bahasa yang tidak manusiawi. Bahkan foto dan videonya disebarluaskan.

Sebab pinjol ini ilegal, otoritas akhirnya tidak memiliki data pendukung yang kuat untuk menertibkannya. Namun OJK bekerjasama dengan aparat hukum untuk penanganannya.

“Kalau pinjol yang resmi pasti jelas, dimana kantornya, siapa pengurusnya. Sehingga kalau terjadi wan prestasi, gampang dicari. Sebaliknya pinjol ilegal, karena tidak terdaftar resmi, kita tidak tahu siapa pengurusnya, di mana kantornya. Sehingga kita meminta bantu kepada aparat untuk menelusurinya,” jelas Mamet.

Ia meminta kepada masyarakat agar tetap waspada dengan tawaran pinjol. Meskipun, terdapat perusahaan-perusahaan pinjaman online yang legal dan diatur oleh otoritas. Untuk memastikan pinjaman onlinenya legal atau tidak, Mamet menyarankan kepada masyarakat yang ingin memanfaatnya pinjaman online, harus dicek terlebih dahulu, entitasnya terdaftar atau tidak di OJK.

“Cek di OJK melalui website www.ojk.go.id. Manfaatkan layanan telepon 157 , atau tanyakan melalui WA : 081 157 157 157.  Kalau entitasnya tidak ada dalam daftar di OJK, jangan sama sekali akses, apalagi install aplikasinya.(bul)