Nasib Tenaga Honorer Menggantung, ASN di Lobar Terima Gaji 13 dan Tunjangan

0
H. Fauzan Husniadi (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Bulan Juli sangat dinanti-nantikan oleh para ASN. Pasalnya di bulan ini, mereka mendapatkan gaji dobel. Gaji rutin dan gaji ke 13. Tidak itu saja, mereka juga memperoleh tunjangan 25 persen, sehingga total yang diterima satu orang ASN dari tingkat staf hingga pejabat mencapai rata-rata Rp4-9 juta per orang. Belum lagi, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kondisi sangat kontras dialami para tenaga non ASN atau honorer yang saat ini nasib mereka menggantung. Belum jelas seperti apa kebijakan pemerintah pusat bagi mereka.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H. Fauzan Husniadi mengatakan total untuk membayar gaji ke 13 bagi ASN di Kabupaten Lobar mencapai Rp33 miliar lebih, ditambah dengan tunjangan 25 persen mencapai Rp36 miliar. “Total yang kami siapkan untuk bayar gaji ke 13 Rp33 miliar, ditambah untuk tunjangan 25 persen sehingga totalnya Rp36 miliar,”sebut Fauzan, Minggu, 3 Juli 2022.

Dijelaskan, gaji ke 13 dan tunjangan 25 persen ini akan mulai dibayarkan pekan depan dan hari Senin, 6 Juli 2022 diproses administrasinya. Sesuai ketentuan regulasi gaji ke 13 dan tunjangan 25 persen dibayar paling cepat bulan Juli. Selain gaji ke 13 dan tunjangan 25 persen, para ASN juga menerima gaji rutin. Gaji rutin pun sudah dibayarkan, sehingga total anggaran kalau digabung gaji rutin, gaji ke 13 dan tunjangan 25 persen mencapai Rp69 miliar bulan Juli saja.

Dari sisi kesiapan keuangan untuk membayar gaji dan tunjangan, Fauzan mengklaim tidak ada masalah, artinya Pemkab Lobar sudah siap. Terkait nasib tenaga non ASN, pihak Pemda sudah membayar gaji mereka untuk bulan Juni. Untuk membayar gaji mereka saja Pemda Lobar menganggarkan Rp3,3 miliar. ‘’Bulan ini kami bayar Rp1,3 miliar untuk gaji tenaga honorer (non ASN),” imbuh dia.

Yang jelas kata dia, pihak Pemda masih butuh tenaga non ASN. Terutama pekerjaan yang sifatnya teknis dan di lapangan. Karena itu Pemda mencari celah bagaimana mengakomodir mereka. Soal kebijakan terhadap tenaga non ASN, menurut kepala BKD dan PSDM Lobar Jamaluddin belum lama ini belum ada kejelasan. Artinya belum ada petunjuk teknis dan pelaksana (juklak dan juknis) untuk mengkomodir mereka.

Yang jelas kata dia, pihak Pemda terus berupaya menyiapkan langkah, baik dengan melakukan pendataan, validasi tenaga non ASN di semua OPD, sehingga atas dasar itu nanti diajukan ke pimpinan dan Kemenpan RB untuk ditindaklanjuti seperti apa kebijakan dari pemerintah pusat. Sejauh ini skema yang mungkin dilakukan adalah melalui perekrutan CPNS, PPPK. Kalau pun tidak bisa mengakomodir semua tenaga non ASN, maka bisa memungkinkan melalui celah outsourcing. (her)