Inspektorat Diminta Audit PT Tripat Lobar

0
Asisten II Setda Lobar Rusditah bersama Kabag Ekonomi Agus Rahmat Hidayat. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Patut Patuh Patju (Tripat) Kabupaten Lombok Barat, merugi sehingga tidak bisa menyetor dividen kepada Pemda dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Perusda itu menunggak setoran sewa senilai Rp300 juta, lantaran belum mampu membayar ke pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Atas dasar itulah, Pihak Inspektorat diminta untuk melakukan audit terhadap Perusda tersebut.

Demikian diakui, Asisten II Setda Lobar Rusditah dan Kabag Ekonomi Ir. Agus Rahmat Hidayat saat diwawancarai akhir pekan kemarin. Kabag Ekonomi mengakui dari neraca keuangan yang dilaporkan oleh PT Tripat, pihak Perusda itu merugi. Hal ini disebabkan, beberapa faktor diantaranya bidang usaha yang diusahakan tidak maksimal dilaksanakan.

“Beberapa potensi usaha yang menurut kacamata kita yang ndak maksimal digarap. Disamping ada beberapa tunggakan (piutang) yang menjadi kewajibannya tidak bisa dipenuhi. Hanya beberapa saja yang bisa dipenuhi,” jelas Agus. Namun demikian, usulan atau wacana membekukan atau membubarkan BUMD cukup disayangkan.

Hasil diskusi dengan Asisten dan Inspektur menyayangkan kalau BUMD itu dibubarkan. Sebab dampak dari pembubaran itu tentu berpengaruh terhadap status perjanjian antara pihak PT Tripat dengan PT Bliss. Pasalnya, kalau salah satu pihak dibekukan atau bubarkan misalnya PT Tripat maka sesuai aturan seluruh hak dan kewajiban PT Tripat diserahkan ke Pemda. “Persoalannya adalah terhadap kewajiban itu (tunggakan) dan ada beberapa risiko finansial yang harus bisa dipenuhi Pemda,” ujarnya.

Selain merugi, PT Tripat juga menunggak kewajiban sewa selama tiga tahun terakhir. Karena dampak Covid-19, sewa itu dicicil. “Totalnya tunggakan sewa Rp300 juta, itu sewanya ke BPKAD,” sebut dia sembari menyebut tunggakan Rp300 juta itu termasuk sewa parkir.

Karena itu untuk sementara pihaknya meminta kajian melalui pimpinan agar Inspektorat melakukan review atau audit terhadap PT Tripat. “Kami minta agar inspektorat untuk melakukan review atau audit, kira-kira langkah apa, hal-hal apa saja dan problem yang bisa kita perbaiki,” ujarnya. Hasil audit dari Inspektorat ini nantinya menjadi bahan kajian dan rujukan untuk memperbaiki PT Tripat.

Namun nantinya tidak semua hasil audit Inspektorat itu akan digunakan, karena pihaknya perlu meminta pandangan dari tim ekonomi bagiamana langkah dan solusinya. Sementara itu, Asisten II Setda Lobar mengatakan memang dua BUMD belum memberikan dividen ke Pemda.

Seperti Tripat penyertaan modal Pemda mencapai Rp22 miliar. Namun itu hampir 99 persen dari tanah di LCC. “Ditambah lagi usaha sudah kecil,” ujarnya. Begitu pula PT ILBB hanya sifatnya pencatatan di neraca untuk penyertaan modal Rp900 juta. Padahal dana Pemda tidak ada yang masuk menjadi penyertaan modal di sana. Pihaknya akan berupaya membenahi BUMD ini.

“Sebab tidak mungkin kita mau bubarkan BUMD ini, karena susah kita bentuk,” imbuh dia. Terkait BUMD yang belum maksimal menyokong PAD, Padahal penyertaan modal yang diterima besar seperti PT AMGM, Pihaknya juga sering meminta kepada BUMD pada saat evaluasi dan RUPS untuk lebih maksimal. Pihaknya melakukan dalam evaluasi dan monitoring sekurang-kurangnya tiga sampai empat kali terhadap BUMD. Bahkan, tiap akhir tahun dilakukan audit oleh akuntan publik. Belum lagi pembinaan oleh Pemda, inspektorat, BPK, BPKP. “Kita ingin semua BUMD mampu maksimal mendukung PAD,” ujarnya. (her)