Ditemukan Indikasi Kerugian Negara pada Proyek Taman Loang Baloq

0
Sejumlah warga menikmati liburan di Taman Hiburan Rakyat Taman Loang Baloq, Minggu, 3 Juli 2022. Proyek penataan taman Loang Baloq menjadi temuan BPK RI Kantor Perwakilan NTB. Rekanan diduga belum menyetor denda dan kekurangan volume. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pembangunan Taman Wisata Hiburan Rakyat Loang Baloq masih menyisakan persoalan. Rekanan diduga belum mengembalikan kerugian negara atas kekurangan volume dan denda keterlambatan. Surat keterangan tanggungjawab mutlak telah ditandatangani. Batas pengembalian sampai 10 Juli pekan ini.

Sesuai data pada Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Mataram, proyek tersebut dibangun di tahun 2021, dengan pagu anggaran senilai Rp11.214.608.825. Dari 39 rekanan yang ikut tender, tetapi dua perusahaan yang menyerahkan dokumen penawaran.

Lalu Alwan Basri

Dari kontrak Rp9,3 miliar tersebut, rekanan mengerjakan beberapa bagian di antaranya panggung utama, gazebo, penataan parkiran, tanggul, menara, dan item lainnya. Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi akhir pekan kemarin menerangkan, proses penataan Taman Hiburan Rakyat Loang Baloq sebelumnya terjadi keterlambatan sehingga dilakukan perpanjangan waktu. Pasca rampung dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kekurangan volume serta tidak dibayar denda keterlambatan oleh rekanan.

Hasil pemeriksaan auditor negara tersebut langsung disampaikan ke OPD teknis dan rekanan telah mengetahui hal temuan tersebut. “Rekanan sudah tahu dan mau menyetor,” terangnya.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan NTB segera ditindaklanjuti. Rekanan menandatangani surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM) dan sanggup mengembalikan kerugian negara. Namun, pengembalian kerugian negara atas kekurangan volume dan denda keterlambatan belum disetor ke kas daerah sampai saat ini. “Sampai sekarang kami belum menerima surat tanda setor dari rekanan,” ucapnya.

Di satu sisi, rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari. Alwan berkilah tidak hafal jumlah temuan atas proyek penataan Taman Loang Baloq tersebut. Pihaknya akan proaktif menagih ke dinas agar sebelum 10 Juli sudah diselesaikan. “Kalau belum diselesaikan lagi kita panggil untuk membuat SKTJM ulang,” katanya.

SKTJM diperlukan sebagai bentuk kepastian mekanisme pengembalian kerugian negara,apakah dicicil atau dibayar sekaligus ke kas daerah. (cem)