UU Provinsi NTB Tidak Terkait Masalah Pemekaran Daerah

0
H. Ruslan Abdul Gani (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Biro Hukum Setda NTB menegaskan disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi NTB menjadi Undang-Undang (UU) Provinsi NTB oleh DPR RI belum lama ini tidak terkait dengan pemekaran daerah. Artinya, begitu UU ini disahkan oleh DPR RI, pemekaran daerah yang menjadi aspirasi masyarakat, seperti Provinsi Pulau Sumbawa, Kabupaten Lombok Selatan disetujui.

‘’Ini kan dari UU Nomor 64 tahun 1958 . UU ini berisi pembentukan 3 provinsi, yakni Bali, NTB dan NTT. Untuk itu, Komisi II DPR-RI melihat UU pembentukan provinsi ini sudah tidak relevan lagi, sehingga mengusulkan masing-masing provinsi memiliki UU tersendiri. Jadi dengan disahkannya UU Provinsi NTB ini dan NTB menjadi dua, tidak,’’ ungkap Kepala Biro Hukum Setda NTB H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., pada Suara NTB, Jumat, 1 Juli 2022.

Bahkan, dirinya saat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI tanggal 16 Juni 2022 lalu di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB juga menanyakan terkait esensi dari UU ini. Dari jawaban yang diterimanya dari Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI, adanya UU Provinsi NTB tidak secara langsung akan menjadikan NTB menjadi dua provinsi.

Dari penjelasan Komisi II DPR RIdan Komite I DPD RI, ujarnya, jika RUU Pembentukan Provinsi NTB ini untuk menegaskan peranan pemerintah daerah di era sekarang. Apalagi, UU pembentukan NTB didasari UU Nomor 56 tahun 1958 bersama Provinsi Bali dan NTT. UU Nomor 56 ini, tambahnya, dibentuk saat Indonesia berstatus negara federal atau Republik Indonesia Serikat (RIS). Sementara segala produk hukum yang berkaitan dengan RIS sudah dinyatakan tidak berlaku dengan kondisi sekarang ini sehubungan dengan dikeluarkan Dekrit 5 Juli tahun 1959 oleh Presiden Soekarno yang meminta kembali pada UUD 1945.

Untuk itu, ujarnya, Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI melakukan perubahan UU semua provinsi yang dibentuk berdasarkan UU RIS. Dalam hal ini, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait UU Provinsi NTB yang baru ini.

Diakuinya, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI, karena ini terkait UU daerah, dirinya mengusulkan beberapa hal yang menyangkut hukum. Pertama, karena ini UU Daerah, pihaknya mengusulkan jika ada permasalahan hukum adat istiadat diselesaikan oleh majelis adat, sehingga tidak sampai ke ranah pengadilan, seperti perkawinan seperti adat merarik di Lombok diusulkan diselesaikan di majelis adat. Kedua. Karena NTB daerah kepulauan, maka supaya ada kepedulian pusat terkait dengan daerah kepulauan ini dan prioritas mendapat bantuan dari pemerintah pusat.

‘’Terkait dengan penyelesaian sengketa di daerah itu, maka kita punya Bale Mediasi atau nama lain dari Bale Mediasi itu. Karena di setiap kabupaten kota itu berbeda namanya. Dan kita berharap masalah sengketa masalah adat tidak sampai ke pengadilan,’’ ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Syamsurizal, S.E.,M.M., pada wartawan usai melakukan pertemuan dengan jajaran Pemprov NTB mengenai dasar hukum pembentukan Provinsi NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis (16/6/2022) lalu, menegaskan, UU Provinsi NTB merupakan UU sementara yang pada Dekrit 5 Juli tahun 1959, UU tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.  UU ini, tambahnya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Syamsurizal mencontohkan, UU pembentukan Kalimantan Barat anggota DPRD yang diperbolehkan maksimal 30 orang, sementara UU baru 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu jumlah anggota DPRD di provinsi minimal 35 orang dan maksimal 120 orang. (ham)