Polisi Tidak akan Terbitkan SP3 Terkait Kasus Dana Gempa

0
Hilmi M. Prayugo (Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) – Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, tidak akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus dugaan penyimpangan dana bantuan gempa tahun 2018. Sehingga pola yang akan dilakukan nantinya dengan meminta kepada terduga pelaku untuk melakukan pengembalian.

“Kita tidak akan lakukan SP3 atas kasus tersebut karena ada kerugian negaranya meski hanya Rp70 juta, tetapi pola yang akan kita lakukan nantinya berupa pengembalian,” ungkap Kapolres KSB kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim AKP Hilmi Manossoh Prayugo, S. IK, Kamis, 30 Juni 2022. Karena jika tetap dilanjutkan ke proses hukum, maka biaya sidang jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian negara yang timbul.

Diakuinya memang penanganan kasus ini menjadi atensi khusus untuk diselesaikan. Apalagi kaitannya dengan bantuan gempa karena menjadi atensi presiden saat awal anggaran penanganan gempa digulirkan pemerintah. Tetapi kerugian negaranya yang sangat kecil sehingga diupayakan untuk dilakukan pengembalian. Kasus ini juga sudah dilordinasika ke Kejaksaan dan menyarankan agar dilakukan hal yang sama karena biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari kasusnya. “Kita sudah kordinasikan perkara ini ke Kejaksaan dan sarannya kerugian negaranya dikembalikan saja,” timpalnya.

Terkait saran tersebut, pihaknya juga sudah melakukan pemanggilan terhadap terduga pelaku yang hingga kini belum ditetapkan tersangka untuk melakukan pengembalian. Hanya saja terduga pelaku mengaku tidak memiliki uang bahkan yang bersangkutan juga tidak memiliki tempat tinggal. Persoalan ini juga sudah dilaporkan ke pimpinan untuk penanganan lanjutan. Sehingga dalam pengambilan keputusan tidak ada yang salah nantinya. “Kita masih menunggu petunjuk dari pimpinan sekaligus menyampaikan saran Jaksa agar bisa dilakukan pengembalian,” sebutnya.

Ia menyebutkan modus operandinya tidak semua bantuan yang seharusnya diterima masyarakat diserahkan. Misalnya jika nilai bantuannya sebesar Rp10 juta maka hanya diserahkan Rp7-8 juta saja. Parahnya lagi ada masyarakat yang hanya menerima bantuan sebesar Rp2 juta selebihnya digunakan pribadi. Terduga pelaku juga dianggap lihai dalam menjalankan aksinya. Temuan awal kerugiannya mencapai Rp200 juta, tetapi setelah penyidik turun terduga pelaku langsung menyalurkan bantuan tersebut dan temuan akhirnya hanya Rp70 juta. “Kalau untuk perbuatan melawan hukumannya sudah jelas, tinggal kita menunggu petunjuk dari pimpinan apakah dilanjutkan atau tidak,” tukasnya. (ils)