Pengelola Wisata Pantai Pink Minta Kepastian Hukum

0
Pantai Pink Desa Sekaroh Kabupaten Lombok Timur. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Pengelola kawasan wisata Pantai Pink Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru, Kelompok Tani Hutan (KTH) Pink Lestari merasa kebingungan. Kawasan tersebut bahkan ada  yang mengklaim masuk Sertifikat Hak Milik (SHM) 704. Pengelola yang sudah jelas mengantongi izin resmi ini berharap ada kepastian hukum agar bisa lebih tenang dan nyaman.

Hal ini dikemukakan Ketua KTH Pink Lestari, M. Turmuzi kepada media di Selong, Kamis, 30 Juni 2022. Dia menjelaskan, luas kawasan wisata pink dikelola KTH Pink Lestari 3,79 hektar. Semua tertuang jelas dalam Surat Kelutusan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin-KK) Nomor 8860/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tertanggal 27 Desember 2018.

KTH diberikan kewenangan mengelola kawasan wisata indah yang berada di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh tersebut sampai batas waktu  35 tahun mendatang. Akan tetapi, dalam perjalanannya pengelola ini merasa terganggu dengan adanya sejumlah pihak yang mengklaim kawasan tersebut sudah ada alas haknya atas nama orang lain.

Menurut Turmuzi, sebenarnya mengacu pada putusan hukum terakhir, sudah tidak ada sertifikah hak milik diatas kawasan hutan lindung. Dimana putusannya terakhir 2019 silam dan sudah berkekuatan hukum tetap. Namun anehnya, ada pihak yang mengklaim masih berlaku sertifikat 704 seluas 1,5 ha di atas kawasan pantai Pink. “Ini jelas mengganggu kami, padahal kami adalah lembaga resmi yang kantongi izin resmi dari pemerintah untuk mengelola,” ucapnya.

Dikemukaan, sudah empat tahun lamanya KTH Pink Lestari ini mengelola kawasan wisata pantai pink. Bahkan dalam setiap perlombaan, pengelola selalu diutus atas nama daerah mengikuti lomba tingkat nasional. Terakhir, lomba Wana Wisata, KTH Pink Lestari ini menyabet gelar juara I tingkat nasional beberapa waktu lalu.

Ketua KTH Pink Lestari ini meminta konflik lahan di atas pantai Pink ini segera diselesaikan. Hal ini dimaksudkan agar KTH bisa lebih fokus dalam mengelola kawasan wisata yang notabenenya sudah memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah provinsi NTB dan pemerintah desa. Dikatakan, ada 25 persen perbulan diberikan kepada pemerntah provinsi NTB. Persentase itu diambil dari jumlah hasil retrbusi yang masuk.

Rata rata selama ini KTH menyetor Rp 5-15 juta/bulan yang langsung di stor ke kas daerah provinsi NTB. Dalam situasi kembang kempis seperti ini, diakumulasi sudahtembus  Rp 147 juta sejak 2017 di setor ke kas daerah sebagai pendapatan. Lalu  5 persennya atau Rp 1 juta perbulan disetor ke desa.

Berikutnya dikemukakan Turmuzi, pantai Pink ini sebenarnya banyak diincar investor yang siap bekerjasama dengan KTH Pink Lestari. Catatannya, sudah ada 49 investor yang sudah sampaikan minat. Akan tetapi, karena konflik lahan yang berkepanjangan membuat belum ada investasi yang disanggupi. Terakhir, investor dari Malaysia siap melakukan penanaman modal tapi belum diiyakan karena persoalan lahan  tersebut.

Permintaan pengelola, perhutanan sosial ini berjalan dengan baik sehingga bisa sejahterakan rakyat. Sumber daya hutan terbangun dengan baik pula. KTH meminta pemerintah segera selesaikan masalah itu sehingga benar-benar tida ada SHM di dalam kawasan hutan lindung. Kepala Resort Sekaroh KPH Rinjani Timur, Muhammad Bayu S mengakui hak pengelolaan Pantai Pink ini sejak 2018 diserahkan kepada KTH Pink Lestari.

Sudah ada master plan untuk menata kawasan pantai Pink. Kepala Resort in juga mengakui fakta masih adanya sengketa lahan sertifikat hak milik 704 di kawasan pink membuat rencana penataan tertunda. Dituturkan, ada investor dari Malaysia yang sudah sampaikan minat investasinya. Investor ini juga terbiasa gelar event wisata. Sudah rencana datangkan 50 ribu pengunjung ke Pink dan akan dikemas dalam gelatan pameran. Sudah juga bersurat ke pemerintah provinsi dan tinggal menunggu. Harapannya, investor ini bisa serius hadirkan investasi di Pink. (rus)