Pembebasan Lahan, Pemkot Masih Berutang Rp2 Miliar

0
H. M. Syakirin Hukmi. (Suara NTB/cem)
ads top adsamman

Mataram (Suara NTB) – Pembebasan lahan di Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, masih menyisakan persoalan. Pemkot Mataram diketahui belum membayar alias memiliki utang mencapai Rp2 miliar. Permintaan appraisal ulang harga lahan menjadi kendala pembayaran.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram H. M. Syakirin menjelaskan, kronologis lahan milik PT. Pembangunan Perumahan dibebaskan oleh Pemkot Mataram, untuk kepentingan akses jalan. Anggaran telah disiapkan tetapi tidak bisa dieksekusi. Rupanya, badan usaha milik negara (BUMN) itu meminta dilakukan appraisal ulang. Sementara, berdasarkan kesepakatan awal di tahun 2019 telah ditentukan nilainya. “Anggarannya sudah tersedia, tetapi mereka minta kita appraisal ulang dengan harga sekarang,” kata Syakirin.

Permintaan tersebut tidak disetujui. Bahkan, pihaknya telah memberikan gambaran seperti kasus pembebasan lahan di Jalan Dakota, Kelurahan Rembiga. Harga lahan yang akan dibayar sudah memiliki kekuatan hukum dari Kejaksaan Tinggi NTB dan Kejaksaan Negeri Mataram, sehingga menjadi acuan pemerintah untuk membayar sampai saat ini. “Kita tidak bisa membayar dengan perhitungan tahun sekarang,” tandasnya.

Syakirin tidak mengetahui detail berapa luas lahan yang dibebaskan. Secara akumulasi anggaran yang disediakan untuk membayar lahan milik PT. Pembangunan Perumahan mencapai Rp2 miliar. Sebenarnya, di tahun 2019 lahan tersebut sudah akan dibayar. Hanya saja, perusahaan plat merah tersebut belum melengkapi dokumen administrasi. “Setelah itu terjadi pandemi Covid-19. Ndak jadi kita bayar,” ucapnya.

Syakirin menegaskan, pihaknya siap membayar lahan tersebut dengan catatan nilai yang dibayar sesuai dengan perhitungan tim appraisal di tahun 2019 lalu. Hasil penilaian appraisal menjadi acuan pemerintah untuk membayar lahan tersebut. (cem)