Masyarakat Diminta Periksakan Ternak Sebelum Dipotong

0
Ternak yang terjangkit PMK di Lobar sedang dilakukan pengobatan oleh tim Keswan Distan, Rabu, 28 Juni 2022.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pertanian (Distan) Lombok Barat (Lobar) akan fasilitasi pemeriksaan hewan kurban secara gratis. Untuk itu, masyarakat termasuk para dermawan yang hendak berkurban saat Idul Aha nanti diminta melaporkan hewan kurbannya untuk diperiksa oleh tim Distan apakah layak dipotong atau tidak.

“Untuk hewan kurban yang akan dikurban oleh para dermawan, teknisnya adalah ketika mereka akan berkurban, mereka lapor ke kita dan tim kita akan turun memeriksa kondisi hewan ternaknya,” kata Kepala Distan Lobar, H. Lalu Winengan, Rabu, 28 Juni 2022. “Bukan semua hewan ternak yang siap dikurban (yang akan diperiksa), karena kan belum tentu dibeli,” imbuh dia.

Berkaca dari tahun sebelumnya, lanjut Winengan, hewan kurban yang tersedia di Lobar mencapai 16 ribu ekor. Namun, yang dibeli untuk dikurbankan hanya sekitar 990 ekor sapi dan 1000 kambing. “Untuk itu, kita minta bagi dermawan yang punya niat melakukan kurban, di mana lokasi sapinya itu akan kita datangi,” lanjutnya. Kendati hewan kurban yang terjangkit PMK sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia. Terlebih setelah adanya fatwa MUI yang menyebut itu masih halal dikonsumsi, selama diolah dengan benar.

┬áDia mencatat, sapi yang terjangkit PMK di Lobar berjumlah sekitar 10.174 ekor, yang sudah dinyatakan sembuh 6.164 ekor. Di mana tingkat kesembuhan itu sudah berhasil mencapai 50 persen lebih. Selain menggencarkan pengobatan hewan yang masih sakit, saat ini penyuntikkan sekitar 600 dosis vaksin juga mulai dilakukan.”Memang dosis ini masih sangat jauh kurang, karena populasi sapi kita di Lobar kan ada 130 ribu ekor,” katanya. Pihaknya sudah mengajukan tambahan dosis vaksin untuk hewan ternak di Lobar. Namun yang tak kalah penting saat ini adalah fokus pada pengobatan untuk meningkatkan lagi kesembuhan hewan ternak yang masih sakit.

Untuk itu pihaknya berupaya mengumpulkan obat-obatan yang diperlukan dari berbagai pihak, termasuk kolega. Terutama vitamin untuk menjaga kekebalan hewan ternak, kemudian obat untuk demam, serta antibiotik. “Yang masih sakit-sakit ini perlu disuntik karena sakitnya terus-menerus. Sementara waktu yang punya obat ini untuk 3-4 ribu sapi hanya Lombok Barat. Itu kita dapatkan dari kolega-kolega kita,” bebernya.

Di sisi lain, Winengan mempertanyakan komitmen provinsi untuk membantu kabupaten dalam mengatasi persoalan PMK tersebut. Ia menilai Pemprov NTB, dalam hal ini gubernur, minim perhatian dan selama ini membiarkan kabupaten/kota berusaha sendiri mengatasi wabah PMK.

“Gubernur harus punya perhatian kepada PMK ini, karena PMK ini akan menimbulkan kemiskinan. Kedua, instabilitas akan terjadi jika PMK ini dibiarkan. Kalau masyarakat lapar, maka mereka bisa berontak dan keamanan tidak terjamin, kalau sudah begitu bisa mengganggu instabilitas negara,” ketus pria berkepala plontos ini. Pemda Lobar, melalui Bupati, disebutnya sudah menganggarkan dana penanganan PMK melalui BTT sebesar kurang lebih Rp500 juta. Namun, belum digunakan pihaknya lantaran para petugas diakuinya masih menggunakan obat-obatan yang diperolehnya dari para donatur. (her)