Lindungi Konsumen, Disdag NTB Lakukan Pengawasan Barang Beredar di Lombok Utara

0
Foto pengawasan, edukasi, serta perlindungan konsumen di Kabupaten Lombok Utara

Tanjung (Suara NTB)-Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB gencar melakukan pengawasan barang beredar, sekaligus edukasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pada Rabu (29/6/2022) kemarin, Kegiatan pengawasan barang beredar ini dilakukan di Kabupaten Lombok Utara. Tim dipimpin langsung oleh Muna’im, SE., M.Si, Kepala Bidang Standarisasi & Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB.Didampingi para Analis Perdagangan Ahli Muda, Julastri Rondonuwu, SKM.,MPH, Ratnaningsih, SE . M. Ishanul Akbar, dan Sri Suharyani, S.Adm Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat serta Ni Luh Sugiharta Pengolah Data.

Sebelum turun ke lapangan, kegiatan diawali dengan pertemuan dengan pejabat terkait yang membidangi kegiatan Perlindungan Konsumen di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Lombok Utara.
Tim dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB ini diterima oleh Bapak Harianto, S.IP, Kepala Bidang Perdagangan. Didampingi Baiq Ema Bini Vovelia, ST, Penyuluh Perindustrian Ahli Muda, dan Ni Putu Eka Jaya Santhi, ST Pengawas Kemetrologian Ahli Muda.

Dalam pertemuan koordinasi ini, tim meminta izin untuk melakukan langsung pengawasan dan pembinaan kepada para pedagang di pasar tradisional maupun di took-toko retail di wilayah Tanjung. Sekaligus pembagian brosur sebagai alat bantu edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan perlindungan konsumen.

Selain itu, dibahas juga terkait kegiatan perlindungan konsumen yang dapat dilaksanakan oleh Diskop UKM Perindag Kabupaten Lombok Utara selama ini. Tim memperoleh informasi, bahwa untuk kegiatan khusus Perlindungan Konsumen belum dapat terlaksana secara maksimal. Kendalanya, belum adanya struktur atau bidang yang membawahi khusus Program Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, kegiatan kunjungan juga dilakukan ke Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Lombok Utara. Lalu turun lapangan langsung, melakukan pengawasan dan pembinaan/edukasi dengan cara mengambil sampel pelaku usaha di pasar tradisional dan pertokoan. Dengan parameter pemeriksaan meliputi, SNI, label/kemasan, tanggal kadaluarsa, dan distribusi barang untuk memastikan pelaku usaha tetap melakukan tanggungjawabnya. Yaitu hanya menjual produk yang aman digunakan , memberikan rasa nyaman kepada konsumen, mengikuti standar yang berlaku dan sesuai harga yang telah ditentukan.

Khusus untuk kegiatan pengawasan rokok illegal dan pita cukai palsu, hanya dilakukan jika Dinas Perdagangan mendapat undangan dari Satpol PP, Bea Cukai atau dari BPOM untuk melakukan kegiatan pengawasan bersama.

Pengawasan sekaligus edukasi dan pembinaan untuk perlindungan konsumen di Kabupaten Lombok Utara ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran DBH-CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Mengingat, salah satu sasaran pemanfaatan DBH-CHT adalah bimbingan teknis kepada para petani tembakau untuk pengembangan usaha tembakau dan pengelolaan perizinannya.

Diketahui, pengelolaan tembakau di Kabupaten Lombok Utara saat ini masih sangat terbatas. Karena sebagian besar hasil petani tembakau di jual dalam bentuk tembakau rajangan.
Sebagai informasi, kegiatan pengawasan dan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Utara, merupakan tindak lanjut terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Dimana kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang berdar dan jasa yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, sejak tahun 2017 sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. (Julastri Rondonuwu/bul)