Ratusan Miliar Anggaran DAK Diusulkan ke Pemerintah Pusat

0
H. Effendi Eko Saswito. (Suara NTB/cem)
ads top adsamman

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengusulkan ratusan miliar anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk program pembangunan di tahun 2023. Sumber pembiayaan dari pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencukupi. Satuan kerja perangkat daerah diberikan batas menginput data hingga pekan depan.

Pembahasan DAK digelar secara tertutup di Ruang Kenari II Kantor Walikota Mataram. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Mataram Dr. H. Effendi Eko Saswito, didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah M. Ramayoga serta dihadiri oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) lngkup Kota Mataram.

Sekda menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi terhadap OPD yang menerima DAK dari pemerintah pusat, termasuk kendala atau permasalahan yang dihadapi selama proses usulan. Secara administratif, persyaratan harus lengkap dan memenuhi syarat. Pemerintah pusat memberikan peluang bagi kabupaten/kota untuk jemput bola. Peluang ini pun harus dimanfaatkan, sehingga perlu berlomba-lomba untuk memanfaatkan ruang-ruang dana transfer dari pusat.

Ia menekankan, OPD jangan hanya mengandalkan PAD untuk pembiayaan pembangunan. Karena, anggaran daerah sangat terbatas dan kebutuhannya banyak. “Sehingga, perlu berlomba untuk memanfaatkan ruang pendanaan melalui dana transfer pusat,” jelasnya dikonfirmas, Selasa, 28 Juni 2022.

Pemerintah pusat sudah membuka keran untuk sumber pembiayaan pembangunan. Tinggal kata Sekda, OPD memaksimalkan cara untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Pihaknya mencoba mengurai persoalan dihadapi OPD dan harus segera menyelesaikan. Pemerintah pusat menargetkan sampai 6 Juli usulan DAK sudah terinput dalam sistem.

Eko menyebutkan, DAK yang diusulkan mencapai ratusan miliar. Saat ini, empat OPD yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan RSUD Kota Mataram telah selesai menginput dan usulannya mencapai Rp253 miliar. Menurutnya, usulan DAK berpotensi bertambah karena masih banyak instansi teknis seperti, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi,Perindustrian, dan UKM serta OPD teknis lainnya belum mengajukan. “Kemungkinan akan bertambah lagi. Yang sudah itu baru empat OPD totalnya Rp253 miliar,” sebutnya.

Menu-menu pembiayaan sudah tersedia dan tinggal keuletan OPD untuk menjemput dana tersebut ke pemerintah pusat. (cem)