Pendataan Sasar Sekolah dan UPT, Tenaga Non ASN Terdampak Kebijakan Pusat Berpotensi Bertambah

0
Tenaga PPPK di Lobar sedang menandatangani kontrak kerja di Kantor BKD Lobar beberapa waktu lalu. Sekarang ini, Pemda Lobar masih melakukan pendataan tenaga non ASN di semua sekolah dan UPT. (Suara NTB/her)
ads top adsamman

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) terus melakukan pendataan dan validasi terhadap tenaga non ASN yang ada di lingkup Pemda, OPD, UPT hingga sekolah. Sehingga jumlah tenaga non ASN yang terdampak kebijakan Kemenpan RB berpotensi bertambah dari data sebelumnya sebanyak 2.275 orang. Pasalnya, di OPD dan instansi terkait ada juga tenaga non ASN yang dikontrak langsung oleh pusat ikut didata oleh pihak BKD.

Asisten III Setda Lobar H. Ilham mengatakan kalau aturan menuntut Pemda Lobar mencari formula, tentunya pihak Pemda akan mencarikan formula bagaimana mengkomodir tenaga non ASN. Pihak Pemda saat ini sedang melakukan upaya pendatan dan validasi data tenaga non ASN di semua OPD, UPT maupun sekolah.  “Tim kita sedang turun validasi dengan turun langsung mendata semua tenaga non ASN di Lobar,” jelas Asisten III Setda Lobar Ilham, Selasa, 28 Juni 2022.

Di tempat yang sama, Kabid Pengadaan, Mutasi dan Data Informasi pada BKD dan PSDM Lobar L Muhammad Fauzi mengatakan proses validasi tengah dilakukan terhadap jumlah tenaga non ASN secara keseluruhan.

“Dari data yang disampaikan (OPD) ternyata berbeda jumlahnya (lebih banyak terdata), karena itu kami belum berani sampaikan ekspose keluar (datanya),’’ katanya.

Dari data yang disampaikan OPD lebih banyak terdata dari data sebelumnya, karena pihaknya juga mendata semua tenaga non ASN baik dari sumber pembiayaan APBN, APBD maupun BOS. Semua data ini nantinya akan dipilah-pilah berdasarkan sumber anggaran tenaga non ASN tersebut.  Pihaknya melakukan pendataan dan validasi terhadap tenaga non ASN ke sekolah-sekolah, UPT.  “Kita sasar semua, sekolah dan UPT,”ujarnya.

Termasuk, kata dia, pekerja sosial (peksos) yang dikontrak dari pemerintah pusat di Kantor Dinas Sosial. “Itu juga kita data dan validasi, supaya ketahuan berapa jumlah sebenarnya tenaga non ASN ini,” imbuhnya.

Ia menambahkan, data final hasil validasi ini akan dilaporkan pimpinan dan ke Kemenpan RB sebagian dasar acuan nanti seperti apa kebijakan selanjutnya yang dilakukan terhadap para non ASN ini. “Kita harapkan semua bisa diakomodir,” ujarnya.

Diketahui, jumlah honorer di lingkungan Pemda Lobar sebanyak 2.275 orang. Kemudian total ASN 7.505 dengan rincian PNS 6.153, CPNS 109 dan PPPK 1.203. Untuk honorer itu bisa diikutkan seleksi CPNS atau PPPK. Namun masalahnya, tidak seluruhnya memenuhi syarat seleksi ASN. Inilah yang dipikirkan nasibnya oleh pemerintah daerah. (her)