Pemotongan Hewan Kurban, Disnakeswan NTB Kerja Sama dengan Dewan Masjid

0
Hewan kurban yang dijual masyarakat mulai bermunculan di pinggir jalan atau pemukiman. Disnakeswan NTB mengimbau peternak untuk mengatur ternak yang dijual dengan tujuan menghindari penyebaran PMK. (Suara NTB/ist)
ads top adsamman

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB tidak melarang aktivitas jual beli hewan kurban, baik sapi atau kambing menjelang Hari Raya Idul Adha saat masih maraknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Proses penjualan hingga pemotongan akan dilakukan pengawasan oleh petugas kesehatan hewan, termasuk menjalin kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTB.

‘’Semua sudah ada SOP (Standard Operating Procedure)nya. Kita akan melaksanakan itu saja. Selain itu, kita akan masifkan sosialisasi dan edukasi bagaimana penjualan dan bagaimana proses pemotongan yang tentunya diharapkan bisa dikendalikan,’’ ungkap Kepala Disnakeswan NTB Ahmad Nur Aulia, S.STP., M.M., menjawab Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 28 Juni 2022.

Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi, ungkapnya, pihaknya menyesuaikan dengan kondisi daerah, termasuk bekerjasama dengan DMI. Hal ini didasari sebagian besar pemotongan hewan kurban dilakukan di masjid, sehingga kerjasama dengan DMI sangat diperlukan. Selain itu, selama pemotongan hewan kurban dilakukan, tambahnya, pengelolaan limbah hewan yang dipotong mesti diperhatikan.

‘’Karena rata-rata di tempat kita di Pulau Lombok, khususnya tempat-tempat pemotongan hewan dilakukan di masjid. Bagaimana kita bisa mengelola limbah daripada hewan yang dipotong? Ini yang menjadi penekanan kita,’’ ujar mantan Kepala Biro Umum Setda NTB ini.

Mengenai ketersediaan hewan kurban, terutama di Pulau Lombok, Ahmad Nur Aulia menjamin tidak ada masalah. Berdasarkan asumsi kebutuhan tahun lalu, ada 9.000 lebih ekor sapi yang dikurbankan. Sementara dari kondisi di lapangan hewan kurban yang tersedia, sehat dan aman dari PMK, sudah di atas 11.000. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan hewan kurban, karena banyak tersedia di lapangan dan dalam kondisi layak potong dan konsumsi.

Begitu juga dengan penjualan hewan kurban di pinggir jalan, pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota akan melakukan pengawasan dan pengaturan. Pihaknya juga menyarankan pada penjual hewan kurban di pinggir jalan membatasi ternak yang akan dijual. Hal ini untuk meminimalisir penyebaran PMK.

‘’Dengan pengaturan tidak menjadi pusat penyebaran lagi. Sederhananya pasar hewan tertutup, karena memang di situ berkumpulnya. Dalam jumlah terbatas, mereka bisa berjualan dan keamanannya terjamin,’’ ujarnya.

Sementara Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Setda NTB Ir. Madani Mukarom, BSc.F., M.Si.,  memastikan hewan kurban yang akan disalurkan Pemprov NTB pada masyarakat terbebas dari PMK. Dalam hal ini, ujarnya, Pemprov NTB memusatkan pelaksanaan Salat Idul Adha di Islamic Center Mataram.

Nantinya, usai pelaksanaan Salat Idul Adha akan dilakukan penyerahan hewan kurban kepada masyarakat dan ada juga yang akan dipotong di Islamic Center. Petugas Disnakeswan NTB, tambah mantan Kepala Dinas Kehutanan NTB ini, sudah stand by di Islamic Center H-3 sebelum Salat Idul Adha. ‘’Petugas dari Disnakeswan, H-3 sudah stand by di lokasi, karena biasanya H-3 biasanya datang hewan kurban. Kita juga tidak mau repot urus terlalu lama hewan kurban di IC,’’ tambahnya.

Pihaknya juga mengharapkan kepada kaum Muslimin dan donatur atau dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menyalurkan hewan kurban paling telat H-1, hewan kurbannya sudah sampai di IC. Hal ini bertujuan untuk dilakukan pemeriksaan hewan kurban terhadap berbagai macam penyakit, terutama PMK seperti yang terjadi sekarang ini. (ham)