Mahasiswa Tuntut Pemerintah Serius Tangani Wabah PMK

0
Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok BEM NTB Raya melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lotim, Selasa, 28 Juni 2022. (Suara NTB/rus)
ads top adsamman

Selong (Suara NTB) – Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok BEM NTB Raya menggedor gedung DPRD Lombok Timur (Lotim), Selasa, 28 Juni 2022. Mereka menuntut pemerintah serius menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah melanda.

Koordinator Umum (Kordum) Aksi Mahasiswa, Jundi Arzaki menyampaikan, tingginya kasus PMK di Lotim harus menjadi atensi pemerintah. Diakuinya, rilis terakhir dari Dinas Pertanian dan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinakeswan) pada tanggal 2 Juni lalu tercatat 7.488 kasus PMK. Sebelumnya  dilaporkan hanya 3.833 pada 26 Mei lalu. Rilis terakhir bahkan menyebut bahkan sekarang sudah tembus 10.500 ekor.

PMK ini dinilai tengah mempengaruhi ekonomi masyarakat. Di sisi lain, harga daging juga terus melonjak.

Terlebih saat ini mendekati Hari Raya Idul Adha permintaan daging akan relatif bertambah di pasaran. Hal itu kemudian akan ikut berpengaruh terhadap harga daging sapi. Mahasiswa, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan vaksin di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk mencegah dan menghentikan penularan PMK ini. Pemerintah pusat didesak untuk menetapkan status darurat di tingkat nasional bagi wabah PMK ini.

Mahasiwa juga mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab atas segala kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada peternak, karena banyak peternak terpaksa melelang sapinya.

Wakil Ketua DPRD Lotim H. Daeng Paelori memberikan apresiasi apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. “Pada prinsipnya kami tetap mendukung program pemerintah,” kata Daeng.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, yang harus dikaji besaran nilai bantuan untuk para peternak yang mengalami kerugian. Ia berharap ke depannya supaya besaran bantuan untuk sapi mati bisa lebih besar. Pemerintah harus ambil sikap dalam memberikan perhatian khusus agar para peternak yang ada supaya tidak terlalu khawatir.

Diketahui,  banyak sapi yang dipotong paksa, karena khawatir akan mati. Pemerintah mestinya menyiapkan anggaran dukungan dari mulai vaksin dan sebagainya.

Daeng mencontoh penanganan pandemi Covid-19. Di mana ada kebijakan restrukturisasi perusahaan pasca covid-19, dimana perusahaan diberikan keringanan. Ada pemberian Bantuan Subsidi Upah dan lainnya. ‘’Seharusnya peternak juga dalam hal ini diberikan hal yang sama,’’ sarannya.

Sementara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, H. Masyhur menegaskan penanganan PMK di Lotim terus digencarkan pemerintah. Disnakeswan lebih tanggap agar kasus PMK bisa lebih cepat penanganannya dan bisa menekan penyebarannya. Pasar ternak ditutup dan kandang diisolasi. Hal ini dimaksudkan agar bisa menekan kerugian peternak lebih besar. Penyebaran PMK bisa ditekan seiring dengan upaya pemberian obat dan vaksin sedang menunggu kiriman pemerintah pusat. (rus)