LP2B di Mataram Berpotensi Berkurang

0
Seorang petani membersihkan rumput di lahan pertanian yang digarapnya, Selasa, 28 Juni 2022. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Mataram berpotensi mengalami pengurangan. Dari hasil kajian idealnya LP2B, seluas 466 hektar dari sebelumnya 509 hektar. (Suara NTB/cem)
ads top adsamman

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram bersama konsultan melakukan kajian terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Dari hasil kajian itu, terjadi potensi pengurangan lahan pertanian dari 509 hektar menjadi 466 hektar. Alih fungsi lahan disebabkan masifnya pembangunan.

Sekretaris Daerah Kota Mataram Dr. H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, pihaknya bersama konsultan dari Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali melakukan kajian terhadap potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Mataram. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram, telah ditetapkan LP2B seluas 509 hektar. Tetapi hasil kajian LP2B yang bisa dipertahankan hanya 466 hektar. “Kita sudah melakukan kajian bersama konsultan dari Kementerian ATR/BPN luas LP2B kemungkinan 466 hektar,” kata Eko.

Pemerintah pusat sebelumnya, menargetkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 1.414 hektar. Dengan masifnya pembangunan serta Mataram sebagai pusat pemerintahan dinilai tidak memungkinkan. Karena itu, kajian 466 hektar LP2B sedang diusulkan ke pemerintah pusat. Sekda menegaskan, bukan berarti hasil kajian tersebut kemudian LP2B berkurang. “Lahan 509 hektar masih ada. Nanti kalau ditolak oleh pusat maka tetap kembali sesuai perda,” jelasnya.

Secara ideal lanjutnya, LP2B di Kota Mataram bisa dipertahankan 466 hektar, sehingga ini bisa menjadi acuan untuk pengembangan kota ke depannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman menambahkan, pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap 1.414 hektar lahan sawah dilindungi yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Meskipun, telah ditetapkan LP2B seluas 509 hektar. Rupanya, pemerintah pusat juga menghitung ruang terbuka hijau dan sempadan sungai. Sempadan sungai minta dikeluarkan, karena dibutuhkan untuk jalan inspeksi, pemeliharaan dan penataan sungai. “Sekarang ini kita juga mau membebaskan 2,2 kilometer di Sungai Ancar untuk penataan,” katanya.

Miftah mengakui, hasil kajian bersama konsultan kemungkinan potensi kawasan pertanian pangan berkelanjutan 466 hektar. Hasilnya masih harus diverifikasi kembali. Disamping itu, pemerintah tidak mungkin memenuhi 1.414 hektar lahan sawah dilindungi,karena Mataram sebagai pusat pemerintahan sehingga membutuhkan pengembangan. (cem)