Strategi Perpajakan Pengaruhi Realisasi Penerimaan di NTB

0
Ilustrasi (PxHere)
ads top adsamman

Mataram (Suara NTB) – Realisasi Pendapatan di Provinsi NTB sampai dengan bulan Mei 2022 bergerak naik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan mencapai sebesar Rp1.932,43 Miliar (52,01%), mengalami kenaikan sebesar Rp390,49 Miliar (25,33%) dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disumbang oleh kenaikan pajak penghasilan (13,63%), PBB (3.339%), bea keluar/pungutan ekspor (119,40%) dan kenaikan PNBP Lainnya (22,60%).

Pada saat digelar forum rapat komite ALCo Regional NTB, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara Syamsinar menyampaikan bahwa hasil capaian penerimaan negara khususnya perpajakan di wilayah NTB tidak lepas dari strategi yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Nusa Tenggara.

Salah satu strategi yang dijalankan adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan kegiatan berupa edukasi dan pemberian pelayanan berbasis teknologi informasi yang memudahkan Wajib Pajak (WP).

“Strategi lainnya yaitu sosialisasi secara masif dengan membuka layanan pojok pajak di pusat keramaian misalnya di Lombok Epicentrum Mall, Sumbawa Great Mall dan lainnya, membuat publikasi dengan memasang baliho di tempat-tempat strategis dan pengisian konten videotron dan pendekatan kepada pemuka agama dan pemuka masyarakat,” terang Syamsinar dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin, 27 Juni 2022.

Di samping itu, untuk meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak, Kanwil DJP Nusa Tenggara melakukan perluasan kanal pembayaran pajak dengan mengintegrasikan aplikasi yang terpadu bagi pembayaran berbagai jenis pajak dan penegakan hukum yang berkeadilan yang mampu mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Berbagai macam sinergi dilakukan bersama pihak eksternal untuk pengumpulan dan pemanfaatan data dalam penggalian potensi perpajakan yang lebih berkualitas. Di sisi internal, Kanwil DJP melakukan proses reformasi perpajakan melalui peningkatan kualitas SDM dan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Selain kepada masyarakat umum, Kanwil DJP Nusa Tenggara juga melakukan pendekatan kepada instansi pemerintah antara lain dengan melakukan sosialisasi PMK 59/PMK.03/202022 kepada bendahara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sesuai dengan dataOMSPAN Kanwil DJPb NTB sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, penerimaan PPh di wilayah NTB sebesar Rp746,55 miliar, PPN sebesar Rp301,22 miliar, PBB sebesar Rp1,72 miliar dan pajak lainnya sebesar Rp27,71 miliar. Sedangkan penerimaan bea masuk sebesar Rp52,21 miliar, bea keluar sebesar 570,58 miliar dan penerimaan cukai sebesar Rp7,55 miliar.

Untuk penerimaan PNBP sebesar Rp224,89 miliar yang didominasi oleh pendapatan BLU sebesar Rp118,45 miliar dan PNBP lainnya sebesar Rp106,45 miliar. Pendapatan dari Perpajakanmasih didominasi PPh yang berasal dari PPh Pasal 21 atas belanja gaji pegawai dan Pasal 29 atas kekurangan pembayaran dari pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2021.

Sementara itu Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT diwakili Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data Bapak Irwan Riyadi menyampaikan untuk pendapatan dari Bea Masuk di Provinsi NTB sebagian besar disumbang dari IMEI, PPKEK dan pengenaan Denda Administrasi Pabean dan pendapatan dari Bea Keluar bersumber dari kegiatan eksportasi konsentrat tembaga oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Sementara pendapatan Cukai masih didominasi Cukai Hasil Tembakau (HT) berupa Tembakau Iris (TIS) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) serta dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan biaya pengganti pencetakan pita cukai.(ris)