Penerimaan Peserta Didik Baru, Diduga Sering Ada Titipan Oknum Pejabat

0
H. Lalu Fatwir Uzali. (Suara NTB/cem)
ads top adsamman

Mataram (Suara NTB) – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Mataram,kerap menimbulkan kegaduhan. Tak hanya masalah zonasi,melainkan diduga adanya titipan pejabat. Kepala sekolah diingatkan agar mentaati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam penerimaan siswa baru.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H. Lalu Fatwir Uzali menjelaskan, penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah pertama maupun sekolah dasar selalu terjadi penumpukan pendaftar di sekolah tertentu.Hal ini terjadi karena orangtua mengarahkan anaknya untuk masuk di sekolah yang dianggap unggulan.Meskipun terjadi penumpukan ada dilihat komposisi rombongan belajar di sekolah tersebut.Misalnya, SMPN 1 Mataram memiliki 10 rombel dengan kapasitas 28 peserta didik dalam satu kelas.Artinya, sekolah hanya menerima 280 siswa pada tahun ajaran 2022/2023.“Jadi kita atur.Kalau rombelnya 10 dengan kapasitas 28 siswa. Berarti tidak boleh lebih dari itu jumlah rombelnya,” kata Fatwir dikonfirmasi,Senin, 27 Juni 2022 .

Pembatasan rombongan belajar dan jumlah siswa dimaksud agar terjadi pemerataan siswa dan tidak terjadi penumpukkan di satu sekolah saja. Setelah melalui jalur afirmasi dan prestasi lanjut Fatwir, mulai Senin, 27 Juni 2022 akan dimulai jalur zonasi. Sekolah diminta memperhatikan secara teliti zonasi pendaftar. Orangtua nantinya tidak bisa mengklaim bahwa sekolah tersebut masuk zonasinya,tetapi akan ditentukan sesuai dengan administrasi kependudukannya. “Dari zonasi itu akan ditahan.Silahkan saja ramai mendaftar, tetapi tidak ramai diterima,” ujarnya.

Dalam proses penerimaan peserta didik baru diduga ada titipan pejabat. Fatwir tidak mempermasalahkan ikhtiar atau lobi-lobi tersebut.Akan tetapi, perlu juga secara realistis melihat rombongan belajar atau kapasitas siswa yang diterima. Pun ada oknum pejabat yang melobi sama artinya tidak menghargai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dibuat oleh pemerintah. Karena itu, kepala sekolah diminta tetap konsisten mengacu pada juklak-juknis.“Apa gunanya dibuat juklak-juknis kalau ada titipan atau lobi-lobian seperti itu,” kritiknya.

Ia mengharapkan, orangtua tidak memaksakan anaknya sekolah diluar jalur zonasi mereka, karena kualitas SDM dan sarana prasarana seluruh satuan pendidikan di Kota Mataram sudah merata. (cem)