Realisasi APBN Capai Rp 8,7 Triliun

0
Sudarmanto (Suara NTB/dok)
ads top adsamman

REALISASI APBN di wilayah Provinsi NTB telah mencapai angka Rp8,7 triliun dengan rincian berasal dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 2.9 triliun (32,70%) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)  sebesar Rp 5,8 triliun (37,80%).

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal PerbendaharaanDJPb Provinsi NTB Sudarmanto menyampaikan bahwa Realisasi BPP tersebut berasal dari belanja pegawai sebesar Rp 1,2 triliun, belanja barang Rp 800,67 miliar, belanja modal Rp901,46 miliar dan belanja bansos Rp6,50 miliar.

‘’Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp439,48 miliar (-13,08%) dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama. Penurunan realisasi tersebut ditengarai imbas dari belum selesainya proses pengadaan barang/jasa,’’ kata Sudarmanto kepada Suara NTB, Minggu, 26 Juni 2022.

Walapun secara total realisasi BPP mengalami penurunan, beberapa komponen BPP tersebut justru mangalami pertumbuhan yaitu pada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Pertumbuhan belanja pegawai disebabkan oleh adanya pembayaran belanja gaji dan tunjangan karena adanya mutasi, KGB ataupun kenaikan pangkat. Sedangkan untuk belanja Bansos adanya pembayaran bansos perlindungan sosial berupa bea siswa bidik misi, KIP pada satker UIN dan bansos untuk rehabilitasi sosial pada Balai Rehab Sosial  Anak Paramita.

Adapun untuk realisasi DAK Fisik, sampai dengan bulan Mei 2022 penyaluran DAK Fisik terealisasi sebesar 133,18 miliar (5,86%) yang lebih tinggi dari tahun lalu (5,45%) dan dari rata–rata nasional (3,01%). Pemda yang berkontribusi atas peningkatan kinerja tersebut adalah Provinsi NTB Rp24,85 miliar (5,08%), kabupaten Bima 12,77 miliar (5,60%), Kab. Sumbawa Barat Rp14,26 miliar (13,65%), Kab. Lombok Utara Rp11,70 miliar (11,30%) dan Kota Bima Rp6,52 (7,06%).

Terdapat dua Pemda yaitu Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram yang sedang mempersiapkan dokumen persyaratan penyaluran penyaluran tahap I yaitu dalam proses input data kontrak. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran diatas melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 21 Juli 2022.

“Sampai dengan 31 Mei 2022, realisasi DAK Fisik mengalami pertumbuhan sebesar 27,74% dari periode yang sama di tahun yang lalu,” ujarnya.

Adapun realisasi DAK non fisik yaitu BOS-BOP Paud-Pendidikan Kesetaraan di Provinsi NTB sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp384,84 miliar atau 32,76% dari pagu. Kinerja ini lebih tinggi dibanding kinerja rata-rata Nasional (31,61%).

“Adapun realisasi Dana Desa di Provinsi NTB sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp521,14 miliar atau 43,63% dari pagu. Kinerja ini meningkat dari kinerja tahun 2021 (34,84%) dan  juga lebih tinggi dari rata-rata nasional di tahun 2022 (39,64%),” tambah Sudarmanto.

Pertumbuhan realisasi Dana Desa ini didukung realisasi penyaluran dana desa pada enam Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat 31,52%, Kabupaten Lombok Tengah 13,47%, Kabupaten Bima 86,38%, Kabupaten Sumbawa 45,86%, Kabupaten Dompu 3,14% dan Kabupaten Lombok Utara 27,07%.(ris)