Khawatir Terjadi Gejolak, Lobar Minta Pemerintah Pusat Akomodir Tenaga Non ASN

0
Jamaluddin (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Pihak Pemda Lombok Barat (Lobar) berharap agar pihak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengkomodir tenaga non ASN. Lantaran dikhawatirkan terjadi gejolak, jika tenaga non ASN ini diberhentikan tanpa solusi bagi mereka.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD PSDM) Lobar Jamaluddin menyikapi kebijakan pusat tersebut, Sabtu, 25 Juni 2022.

Menurut dia, tenaga non ASN ini memang perlu mendapatkan perhatian dari pusat, karena peran mereka cukup besar dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat di masing-masing OPD.   “Sesuai kebijakan Kemenpan RB, bulan November 2023 tidak boleh lagi mengangkat tenaga non ASN. Dan menghapus tenaga non ASN. Sehingga bagaimana caranya mengkomodir ribuan tenaga non ASN ini? Untuk menghabiskan (mengakomodir) semua tenaga non ASN ini, harus ada kebijakan dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Menurutnya, di Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) daerah diminta mengakomodir tenaga non ASN melalui pola rekrutmen CPNS, PPPK atau melalui outsourcing. Pihaknya akan mengkaji tiga pola itu dan sudah melakukan verifikasi dan validasi data tenaga non ASN di semua OPD, sehingga nanti berdasarkan data masing-masing OPD itu diklasifikasikan tenaga non ASN yang bisa diusulkan ikut CPNS, PPPK.

Kalau tidak bisa diakomodir melalui dua opsi itu, maka bisa dilakukan melalui outsourcing. Pihaknya akan melakukan kualifikasi terhadap tenaga non ASN. Kualifikasi ini dilakukan untuk mengetahui tenaga non ASN yang memenuhi syarat dan ketentuan ikut seleksi CPNS maupun PPPK.

“Terkait hal ini, pihak BKD masih menunggu petunjuk teknis dan pelaksana (juklak dan juknis) seperti apa syarat dan ketentuan dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” ujarnya.

Ia menambahkan, pendataan tenaga honorer tengah dilakukan pihaknya. Hasil pendataan itu nantinya dipetakan. Selanjutnya itu yang dikualifikasi, mana tenaga non ASN yang bisa memenuhi syarat dan ketentuan diusulkan ikut seleksi CPNS, PPPK atau dengan pola outsourcing. Namun demikian terkait hal itu, kata dia perlu menunggu juklak dan juknis dari Kemenpan RB. Sejauh ini pihaknya masih menunggu juklak dan juknis nya. (her)