HBK Siap Kawal Pembangunan Bendungan Mujur

0
HBK bersama tim dari Kementerian PUPR belum lama ini saat meninjau lahan rencana pembangunan Bendungan Mujur.(Suara NTB/ist) 

Mataram (Suara NTB) – Komitmen anggota DPR RI dari Dapil NTB II (Pulau Lombok) H. Bambang Kristiono dalam mengawal penuh pembangunan Bendungan Mujur di Kabupaten Lombok Tengah mendapat kemajuan. Sebab Bendung Mujur yang sudah lama tertunda mulai mendapat respon dan perhatian dari pemerintah pusat.

Harapan terealisasinya pembangunan Bendungan Mujur diawali dengan kunjungan kerja Spesifik oleh Komisi V DPR RI terkait pembangunan bendungan ini pada pekan depan. Komisi V DPR RI diagendakan menggelar pertemuan dengan Pemkab Loteng dan dihadiri Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membahas lebih tekhnis terkait pembangunan bendungan Mujur.

“Kita minta pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga menghadirkan wakil masyarakat yaitu Camat dan Kepala Desa yang daerahnya akan menjadi lokasi dibangunnya Bendungan Mujur,” kata H. Bambang Kristiono atau yang akrab disapa HBK.

HBK sedari awal telah menyampaikan komitmennya untuk mengawal pembangunan Bendungan Mujur yang sudah sangat didambakan masyarakat Lombok Tengah, dengan membentuk tim 11. HBK berjanji akan menggunakan seluruh jejaringnya di pemerintah pusat untuk mewujudkan hal tersebut, mengingat rencana pembangunan bendungan ini tak jelas nasibnya meski sudah lebih dari empat dekade.

HBK saat ini memang mendapat amanah untuk duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Namun, posisi strategisnya di DPP Partai Gerindra memungkinkan HBK menggerakkan jejaringnya untuk memback up penuh pembangunan Bendungan Mujur ke komisi yang lain.

“Bendungan Mujur memiliki posisi yang sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di Lombok Tengah. Mewujudkan bendungan ini adalah sebuah keharusan, saya akan all out dalam mendorong mewujudkannya,” ucap HBK melalui keterangan tertulisnya.

Selain kunjungan kerja Spesifik Komisi V, HBK juga menjelaskan, setelah serangkaian pertemuan dan diskusi mendalam, Kementerian PUPR juga telah menindaklanjuti rencana pembangunan Bendungan Mujur ini dengan menggelar Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali warga terdampak atau Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP).

“Kegiatan LARAP sudah dimulai pada 17 Juni lalu dan akan berlangsung selama lima bulan. Kita berharap, seluruh proses LARAP yang akan berlangsung lima bulan ini berjalan sebaik-baiknya,” imbuh HBK.

HBK menegaskan, dirinya akan berada di garis depan untuk memastikan bahwa pembagunan bendungan ini tak akan merugikan masyarakat yang lahannya akan menjadi lokasi pembangunan dan yang akan menjadi lokasi area genangan bendungan.

Masyarakat, kata HBK, akan mendapatkan ganti untung yang sangat sepadan. Selain itu, masyarakat juga dipastikan akan ditempatkan di lokasi relokasi pemukiman yang akan tetap membuat mereka nyaman dan produktif. Sehingga masyarakat tak perlu mengkhawatirkan akan kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, karena mereka pindah ke lokasi pemukiman yang baru.

“Bendungan Mujur akan menghadirkan berbagai kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan itu juga harus terwujud semenjak pembebasan lahan dan juga saat relokasi warga terdampak. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita mendapat ridho dari Allah SWT,’’ tandas HBK.

Secara keseluruhan, Bendungan Mujur memerlukan lahan seluas 394,92 hektare dan dibutuhkan sedikitnya Rp800 hingga Rp900 miliar untuk pembebasan lahan di luar kebutuhan relokasi. Direncanakan, Bendungan Mujur akan memiliki kapasitas tampung air sebesar 23,03 juta meter kubik dan mampu meningkatkan intensitas tanam lahan persawahan hingga 6.181 hektare. (ndi)