Akses Sipol untuk Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Sudah Dibuka

0
Anggota KPU NTB, Zuriati ikuti launching Sipol untuk pendaftaran parpol peserta pemilu 2024.(Suara NTB/ist)
ads top adsamman

Mataram (Suara NTB) – KPU telah resmi membuka akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bagi calon peserta Pemilu 2024. Dengan dibukanya akses Sipol pada 24 Juni 2022, maka partai memiliki waktu satu bulan lebih untuk menyelesaikan proses penginputan data pendaftaran.

Disampaikan anggota KPU RI Idham holik saat melaunching Sipol secara daring yang diikuti oleh KPU Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia itu. Bahwa Sipol merupakan perintahkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur pendaftaran peserta Pemilu.

Pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dilakukan mulai 1 – 14 Agustus 2022 ini, atau 18 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Melalui Sipol, partai politik melalui akunnya dapat dimasukkan datanya masing-masing baik profil, keanggotaan, kepengurusan hingga kantor parpol.

“Kami menetapkan Sipol sebagai alat bantu dalam proses pendaftaran dan pengungkit parpol. Sipol sendiri akan dilengkapi beberapa fitur yakni Profil, Keanggotaan, Kepengurusan, dan alamat Kantor tetap Partai Politik,” ujar Idham.

Lebih jauh disampaikan Idham, bahwa tujuan dari penggunaan Sipol untuk memudahkan politik calon peserta Pemilu saat menginput data pendaftaran sebagai calon peserta pemilu. Karena itu diharapkan Sipol dapat dimanfaatkan oleh calon Partai Politik Peserta Pemilu yang telah berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran.

 “Sipol ini juga untuk tugas KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota dalam rangka memverifikasi kelengkapan parpol dan pemeliharaan data parpol,” tambah Idham.

Sementara itu Anggota KPU Provinsi NTB Zuriati yang hadir pada launching Sipol tersebut tersebut mengatakan pihaknya sudah siap memasuki tahapan Verifikasi Partai Politik (Verpol) yang sesuai tahapan dan jadwalnya. Dimana verifikasi partai calon peserta pemilu nantinya akan menggunakan dua metode yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

“Khusus Parpol yang memenuhi Parliamentary Threshold (PT) hanya dilakukan verifikasi administrasi. Sementara Parpol yang tak memenuhi PT akan dilakukan verifikasi faktual, mulai dari tingkat pusat, Provinsi hingga kabupaten/kota,” pungkasnya. (ndi)