Akibat Warga Malas Melapor, Dukcapil Kesulitan Terbitkan Akte Ribuan Warga Meninggal Masuk DPT

0
Hendrayadi (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar) tak menampik adanya data ribuan orang yang sudah meninggal masih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pihak Dinas Dukcapil tak bisa serta merta mengeluarkan akte kematian tanpa adanya laporan dari pihak keluarga, atau dusun dan desa. Di satu sisi, warga Lobar enggan atau malas melapor ke Dukcapil.

“Warga merasa akta kematian tersebut hanya penting bagi mereka yang ekonominya menengah ke atas atau yang memiliki warisan saja,” jelas Kepala Dinas Dukcapil Lobar, Drs. M. Hendrayadi, Jumat, 24 Juni 2022.

Dikatakan Hendra, terkait adanya data masyarakat yang sudah meninggal dunia masih masuk dalam data, pihaknya tidak bisa serta merta melakukan penghapusan. Menurutnya, penghapusan data warga yang sudah meninggal dunia dari sistem harus disesuaikan dengan pelaporan masyarakat atau keluarga yang meninggal dunia ataupun dari pemerintah desa atau dusun yang bersangkutan. “Kalau masyarakat yang sudah meninggal dilaporkan, baru kami bisa mengeluarkan akta kematian dan dihapus secara sistem,” tegasnya.

Di desa pun, kata dia, pemerintah desa tidak akan mengetahui warganya meninggal dunia tanpa ada pelaporan. “Kalau ada tali asih mungkin bisa lebih efektif. Kami di Dukcapil Lobar pernah mengusulkan itu di tahun 2020, memberikan tali asih bagi keluarga yang ditinggal, namun nyatanya sampai saat ini belum bisa dieksekusikan karena anggaran,” imbuhnya.

Namun demikian, pihaknya telah membuat terobosan untuk lebih mengefektifkan pelayanan administrasi kependudukan dengan membentuk Kios Adminduk di masing-masing desa. Hanya saja, lagi-lagi, dari ratusan desa yang ada di Kabupaten Lobar, baru ada sebanyak 42 desa yang tergabung dengan Kios Adminduk. “Sejak adanya Kios Adminduk, pelayanan Adminduk termasuk pelaporan soal kematian warga sering masuk dan ternyata efektif. Jadi hampir setiap peristiwa kematian di tahun 2021 desa yang ada Kios Adminduk sudah terlapor. Tapi desa yang belum masuk, belum serta merta mereka melaporkan,” paparnya kemudian.

Akte Kematian, tambah Hendrayadi, dibutuhkan oleh stakeholder lain seperti BPN untuk balik nama warisan. Selain itu, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan juga BPBD juga membutuhkan. Untuk itu, sebisa mungkin Dinas Dukcapil Lobar bisa melakukan pendataan salah satunya dengan keberadaan Kios Adminduk dimaksud. “Yang menjadi sulit di kami adalah yang meninggalnya di bawah tahun 2010, mereka belum punya data. Namun kini sudah ada solusi, setelah kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat bisa diterbitkan Akta Kematian tanpa memunculkan NIK (Nomor Induk Kependudukan),” jelasnya lagi.

Dalam kesempatan itu, terkait data pemilih, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar itu menyarankan ke pihak KPU Lobar agar memasukkan jajarannya dalam Tim Pemutakhiran Data KPU. “Kalau mereka turun ke lapangan, dan ada laporan masuk baik itu kematian atau perekaman, maka bisa langsung kita proses,” ucapnya.

Namun, Hendrayadi mengakui KPU Lobar sudah pernah bersurat ke Dinas Dukcapil Lobar untuk penyandingan data, yang memang hal itu sudah sering dilakukan dengan OPD lain. “Tapi, sejak 1 Mei 2022, penyandingan tidak bisa dilakukan karena database sudah langsung di pusat, hanya pusat yang bisa itu, dan semua daerah seperti itu,” tutupnya kemudian. (her)