2023 Terancam Menganggur Nasib 4.000 Honorer Kota Bima, Kerja Berat, Digaji Sukarela

0
Ilustrasi (Pekerja)/pexels
ads top adsamman

Kota Bima (Suara NTB) – Forum Honorer Kategori Dua (K2) Kota Bima mencatat, kurang lebih 4.000  honorer di Kota setempat yang tersebar pada berbagai OPD hingga Pemerintah Kelurahan ruang lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima terancam kehilangan pekerjaan pada tahun 2023 mendatang.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan tentang penghapusan pegawai honorer pada instansi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang akan dilakukan tahun 2023 mendatang.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo tertanggal 31 Mei 2022.

Pada sisi yang lain, tenaga mereka menjadi andalan atau tumpuan Pemkot Bima, karena banyak tugas atau pekerjaan penting yang mereka kerjakan, walaupun gaji atau insentif yang diterima tidak seberapa, hanya sukarela.

Ketua Forum Honorer Kota Bima, JubairS.Sos mengatakan jumlah pegawai honorer Kota Boma saat ini kurang lebih sebanyak 4.000 orang. Dari jumlah tersebut, honorer K2 sebanyak 1.999 orang yang didata pada 2019.

“Sisanya adalah honorer non K2 yang direkrut di atas 2019. Ribuan honorer ini tersebar pada berbagai OPD dan Pemerintah Kelurahan,” katanya, Jumat, 24 Juni 2022.

Menurut dia, jika 2023 mendatang honorer dihapus, ribuan honorer itu terancam akan menjadi pengangguran. Ia berharap, ada upaya dan langkah penyelamatan yang nyata dari Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE.

“Harapan kami ada upaya nyata dari Kepala Daerah untuk memperjuangkan nasib kami,” katanya.

Selain itu, Jubair juga menuntut dan mendesak Walikota Bima agar merealisasikan janjinya saat Pilkada 2018 lalu, yakni meningkatkan kesejahteraan honorer dengan menambah insentif atau tunjangan honorer sebesar Rp1 juta per bulan.

“Sekarang kami meminta Walikota merealisasikan janji-janjinya, terutama soal insentif Rp1 juta. Karena sampai saat ini, kami digaji hanya ratusan ribu,” ujarnya.

Terpisah, Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. H. A. Wahid mengaku, tenaga honorer menjadi andalan karena selama ini banyak pekerjaan atau tugas penting yang dikerjakan para honorer.

“Harus kita akui honorer menjadi andalan Pemkot Bima,” katanya.

Karena diandalkan, Wahid kuatir roda pemerintahan akan mogok dan pelayanan publik nantinya akan pincang jika seluruh tenaga honorer di Kota Bima harus tiba-tiba keluar tahun 2023 mendatang.

“Kita sangat kuatir jika honorer dihapus karena layanan pemerintahan akan pincang dan mogok kalau honorer tidak ada,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya belum berani mengambil sikap hingga menolak instruksi SE tentang penghapusan pegawai honorer pada instansi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang akan dilakukan tahun 2023 mendatang yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo.

“Kita belum berani bersikap, tapi tetap mencari solusi dan formulasi terkait nasib mereka ini. Hingga saat ini kami terus lakukan konsultasi dengan Kementerian,” jelasnya.

Saat ditanyakan jumlah honorer di Kota Bima, Wahid hanya menjawab pihaknya hanya memiliki data jumlah honorer dengan status K2, yang jumlahnya mencapai 1.664 orang. Sedangkan honorer non K2 belum diketahui karena sampai saat ini masih dalam proses pendataan.

“Honorer K2 ada 1.664 orang. Untuk non K2 masih dilakukan pendataan,” pungkasnya. (uki)