Penerimaan Peserta Didik Baru, Tak Ada Sekolah Favorit di Mataram

0
H. Mohan Roliskana. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram H. Mohan Roliskana meminta adanya pemerataan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Orangtua murid harus menghilangkan persepsi bahwa tak ada sekolah unggulan atau favorit. Fasilitas dan kualitas guru telah merata. “Sebenarnya, pendidikan kita sudah merata dan kualitas guru juga sudah disebar,” kata Walikota.

Tidak dipungkiri persepsi sekolah unggulan masih berkembang di masyarakat. Akhirnya, terjadi penumpukan di satu atau dua sekolah saja. Padahal, pemerintah telah mengatur sistem PPDB melalui aturan zonasi. Satuan pendidikan diharapkan menjadikan ini sebagai acuan agar semua mendapatkan kesempatan untuk belajar sesuai alamat tempat tinggal mereka. “Sudah ada zonasi. Jadi ini saja yang harus diikuti,” pesannya.

Menurutnya, pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan baik di pusat kota dan pinggiran. Langkahnya dengan menyebar guru yang memiliki kompetensi serta perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali menegaskan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru harus menjadi pedoman di masing-masing sekolah. Kepala sekolah diingatkan jangan coba-coba mengambil keputusan di luar ketentuan meskipun ada masalah. Misalnya, memberikan syarat lain seperti mewajibkan siswa membeli seragam dan lain sebagainya.

Selama proses PPDB yang mulai dibuka sejak hari Senin-Sabtu 20-25 Juni 2022 seluruh elemen baik dari media, Ombudsman, organisasi kemasyarakatan,dan lain sebagainya. Pelibatan seluruh elemen diharapkan menjamin keterbukaan selama pelaksanaan penerimaan siswa baru di sekolah,sehingga tidak memunculkan kegaduhan. “Saya persilakan kalau ada saran dan pendapat. PPDB ini dilaksanakan secara terbuka mulai jenjang SD sampai SMP,” sarannya.

Dikbud memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memasukkan anaknya sekolah. Di antaranya, melalui jalur zonasi dengan kuota 50 persen, prestasi 30 persen, afirmasi 15 persen, dan perpindahan 5 persen. Untuk jalur prestasi ditemukan wali murid mengajukan sertifikat tanpa perjenjangan yang semestinya mulai tingkat kota,provinsi, nasional,sampai internasional.

Sertifikat prestasi itupun dikeluarkan oleh non departemen.  Kedua, jalur afirmasi juga ada kewenangan lurah, camat, bahkan kepala daerah mengeluarkan surat keterangan. Calon peserta didik yang masuk lewat afirmasi harus menunjukkan Kartu Indonesia Pintar atau program keluarga harapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. “Ini tiba-tiba bawa sertifikat yang dikeluarkan oleh non departemen. Kasus ini sudah muncul dan kita temukan,” sebutnya. (cem)

Tiitle Ads