Pemkot Optimalkan Pendapatan dari Usaha Katering

0
H. M. Syakirin Hukmi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram sedang mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak usaha jasa boga atau katering. Pengusaha akan dibebankan pajak lima persen. Pengawasan rutin dilakukan untuk menghindari kebocoran.

Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menegaskan, tidak ada perubahan terhadap pengenaan pajak bagi usaha jasa boga atau katering. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 dalam pasal 5 bahwa tarif pajak restoran ditetapkan di antaranya, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya sebesar 10 persen. Jasa boga atau katering yang digunakan untuk kepentingan badan sebesar 10 persen. Sedangkan, jasa boga yang dipergunakan untuk kepentingan orang pribadi dikenakan pajak sebesar 5 persen. “Jadi tidak ada perubahan dari dulu,” kata Syakirin dikonfirmasi, Kamis, 23 Juni 2022.

Realisasi pajak katering sebenarnya sudah ada sejak lama, karena masuk dalam kategori pajak restoran. Optimalisasi pendapatan dari usaha katering dilakukan dengan turun setiap Sabtu-Minggu. Petugas berkeliling mengecek dan memastikan apakah ada acara atau tidak. Pengecekan ini dibutuhkan karena saat pemeriksaan petugas telah memiliki data sebagai dasar. Pengecekan ke lapangan sebagai bentuk pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Kita kumpulkan data. Jadi saat pemeriksaan ada bukti yang bisa kita tunjukkan,” tandasnya.

Di tahun 2022, target pajak restoran Rp24 miliar. Syakirin tidak menyebutkan, berapa potensi untuk pajak usaha jasa boga atau katering. Pendapatan dari pajak katering sejak pandemi Covid-19 di tahun 2020 nyaris tidak ada.

Permintaan auditor negara supaya BKD membentuk pengawasan khusus untuk jasa boga. Syakirin menyebutkan, pembentukan akan dilihat sejauh mana urgensinya. Pembentukan tim juga perlu dipertimbangkan, sehingga petugas yang turun pengawasan cukup dengan surat tugas.

Syakirin mengharapkan, ada peningkatan pendapatan dari pajak katering. Pasalnya, di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan direncanakan akan ada peningkatan target pajak hotel dan restoran. (cem)

Tiitle Ads