Soal Kompensasi, Kades Lingkar TPA Kebon Kongok Tuntut Perhatian Pemprov

0
Kendaraan pengangkut sampah yang lalu lalang melewati jalur di desa Gapuk, Lobar, Rabu, 22 Juni 2022. Pemdes Gapuk menuntut KDN dari pemprov NTB.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Desa di lingkar tempat pembuangan akhir (TPA) regional sampah di Kebon Kongok, Lombok Barat (Lobar) menyebut pemprov NTB tidak menempati komitmen untuk memberikan konpensasi dampak negatif (KDN) kepada desa-desa yang terdampak keberadaan TPA Kebon Kongok. Padahal tahun lalu, pihak pemprov berkomitmen kepada desa terkait KDN tersebut.

“Awalnya komitmen mau dikasih (KDN, red), tapi kenapa berubah lagi? Itu yang kami bingungkan,” kata Kades Gapuk, Nurdin, Rabu, 22 Juni 2022. Dikatakan dari hasil komunikasi terakhir, bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pemprov NTB perlu menunggu hasil kajian universitas Nahdatul Ulama (UNU). Namun kajian itu tak kunjung keluar, sementara sudah memasuki pertengahan tahun 2022.

Namun demikian pihaknya tetap menunggu hasil kajian itu Pihaknya bersama masyarakat memiliki alasan kuat menuntut KDN dari Pemprov. Karena sejalan dengan konsep zero waste menjadi program Gubernur NTB. Jauh sebelum pencanangan program ini, Desa Gapuk sudah melaksanakan gerakan sadar lingkungan sesuai dengan nama desa Gapuk (gerakan peduli kebersihan) sejak 2017.

Pihak desa waktu itu mengalokasikan kendaraan roda tiga pengangkut sampah. Awalnya ia tidak tahu ada KDN ini, karena setahu dia hanya konpensasi ke desa lokasi pembuangan sampah. Namun belakangan tahun 2020 ia menemukan Perda NTB nomor 5 tahun 2019 tentang pengalihan status dari TPA Kebon Kongok menjadi TPA Regional.

“Di pasal 29, jelas disitu ada KDN. Setelah kami pelajari dan telusuri ke DLH terkait, bahwa penanganan sampah TPA Kebon Kongok tidak lagi di Lobar, melainkan ke provinsi. Artinya Lobar berkontribusi membayar konpensasi ke provinsi,”ujarnya.

Namun anehnya, pada saat pembahasan konpensasi ini, pihaknya tidak diundang baik oleh DLH Lobar dan Provinsi. Padahal dari sisi dampak polusi pengangkutan sampah ke TPA Regional, secara geografis daerahnya dilalui kendaraan sampah dari Lobar. Baik kontainer, Kendaraan roda Empat, dan roda tiga. “Karena itu desa Gapuk harusnya mendapatkan perlakuan sama (diberikan KDN). Apa bedanya dengan desa Banyumulek dilalui kendaraan sampah kota Mataram. Kami dilalui oleh kendaraan sampah Lobar,” tukasnya.

Ia tidak iri dengan desa lain seperti desa Banyumulek, namun pihaknya meminta perlakuan adil. Karena desa Banyumulek saja tidak menerima dampak pencemaran lingkungan, sama seperti di desa Gapuk. Bahkan bicara jalan yang dilalui paling panjang. Dimana per hari banyak kendaraan yang lalu lalang. Bahkan sampah berceceran berserakan akibat kendaraan sampah tidak ditutup.

“Karena itu harapan kami, Pemprov tidak hanya memperhatikan Desa-desa ketempatan dan terdampak saja, karena di pasal tentang KDN itu ada dampak lain-lain,” imbuhnya. Dari sisi zonasi, jarak antara TPA Regional dengan desa Gapuk, mungkin tidak masuk rasio analisa tim teknis yang pernah mengkaji permohonan desa Gapuk.

Hanya saja, mengacu surat DLHK provinsi tanggal 26 Februari bahwa Desa Gapuk tidak masuk prioritas penerima KDN karena jarak dari TPA regional yang cukup Jauh (2.700 meter). “Tapi apakah pernah dikaji lalu lalang kendaraan. Karena Kabid di DLHK provinsi sudah menghitung dan melihat fakta lalu lalang kendaraan sampah di Desa kami. Sayangnya pak kabid ini tidak hadir saat rapat DLH provisi dengan DLH Lobar dan kota Mataram,” imbuhnya.

Jika Pemprov tidak memenuhi usulan KDN desa Gapuk, maka pihak desa dan warga akan melakukan tindakan aksi. “Kalau desa Gapuk tidak mendapatkan KDN itu, maka pengangkutan sampah satu pintu  melalui Banyumulek, jangan lewat desa kami,” tukasnya. Tentu ia menyadari dari sisi besaran KDN diberikan secara proporsional.

Sementara itu Kadis LHK Provinsi, Julmansyah mengatakan terkait KDN untuk desa-desa yang mengusulkan sedang dikaji oleh UNU (Universitas Nahdatul ulama). Atas dasar kajian itu, diperoleh hasil yang objektif.  “Prinsipnya akan ada konpensasi itu (untuk desa-desa), tapi besarannya tergantung besarnya dampak,” ujarnya.

Setelah keluar kajian ini nantinya akan dibahas dengan kota Mataram dengan Pemkab Lobar. Ia sendiri memahami desa menuntut KDN, sehingga pihaknya tentu mempertimbangkannya berdasarkan berbagai parameter dan menunggu hasil kajian.  (her)

Tiitle Ads