Perbaikan Dermaga Senggigi, Dewan Minta OPD Jangan Hanya Andalkan APBD

0
Dermaga Senggigi ini belum bisa difungsikan untuk mendukung trayek baru Senggigi – Bali. (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jangan hanya mengandalkan APBD dalam melaksanakan program pembangunan. Salah satunya untuk perbaikan Dermaga Senggigi, Dinas Perhubungan (Dishub) diminta untuk melobi anggaran pusat. Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Lobar Fraksi PAN, Munawir Haris. Ia meminta OPD untuk tak mengandalkan APBD. Namun  jemput bola program langsung ke kementerian.

“Saran saya untuk dermaga silakan OPD bersangkutan ke Jakarta cari dana DAK baik itu di Kementerian Maritim dan Investasi atau Kementerian Perhubungan,” ujarnya, Rabu, 22 Juni 2022.

Ia menilai beban postur APBD tahun ini begitu berat jika ditambah lagi dengan rencana untuk perbaikan dermaga Senggigi. Terlebih daerah juga harus memikirkan beban pembayaran pinjaman daerah Rp 115 miliar. Sehingga wajar, mengapa pria yang akrab disapa Cawing itu meminta agar OPD terkait melakukan lobi ke kementerian. Karena selama ini, ia melihat kepala OPD justru kurang aktif menjemput bola program di pusat. Tapi lebih senang mengunakan anggaran yang sudah ada di APBD.

“Intinya kepada semua OPD, kami minta lobi dan jemput bola ke kementerian di Jakarta. Kalau OPD hanya andalkan APBD atau DPA anggaran yang udah disahkan, Amaq Kangkung saja bisa,” sindirnya.

Terlebih kata dia, progres PAD masih rendah. Selain itu kondisi kawasan Senggigi yang menjadi salah satu penyimbang terbesar penghasil PAD, dinilai Cawing tak sama seperti dulu sebelum pandemi.  “Beda dengan dulu kafe hiburan malam dan lain-lain tersentral di Senggigi, coba lihat di Mataram semua ada, angkringan full, kafe hiburan malam full, itulah pentingnya kreasi inovatif,” imbuhnya.

Tak sampai itu saja, dari sisi pengerjaan jika perbaikan dermaga itu dianggarkan pada APBD Perubahan, terlalu mepet waktu, karena harus melakukan beberapa tahapan yang juga memakan waktu sebelum ada rekanan yang akan melakukan kontrak. “Kalau dermaga no comment, apalagi APBDP, belum terus tender, belum buat gambar, terus waktu mepet. Bangun RKB aja yang Rp200 juta kalau APBD P mikir orang, karena limit waktu. Tapi moga saja bisa,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan H. M. Najib mengatakan, perbaikan dermaga di dua titik (Senggigi dan Gili Gede) diusulkan pada APBD perubahan. Sejauh ini lanjut dia, sudah ada tiga kapal yang mengajukan pemberitahuan kedatangan kapal.

“Ada tiga kapal yang mengajukan,”imbuhnya sembari mengatakan terkait lobi-lobi ke pusat juga diupayakan pihaknya.

Mengenai operasional kapal ini tak perlu ada izin trayek dari Pemda, karena kewenangan Pemda hanya bersifat menerima singgah. Namun demikian yang perlu diatur dengan regulasi terkait retribusi jasa labuh. Pihaknya masih mempelajari regulasi untuk penarikan retribusi itu. (her)

Tiitle Ads