Tunggakan Aset Dewan, Sebaiknya Melalui Mekanisme Ganti Rugi

0
H. Didi Sumardi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengaku heran tunggakan aset mantan anggota Dewan maupun masih aktif yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan NTB, belum tuntas. Berbagai upaya ditempuh, tetapi belum ada jalan keluar.

Opsi ganti rugi dinilai efektif dan mempermudah penyelesaian. “Saya kira tafsiran nilai perlu dijadikan acuan, sehingga opsi paling mudah adalah ganti rugi,” kata Didi dikonfirmasi, Selasa, 21 Juni 2022.

Menurutnya, keputusan tentang nilai yang akan dikenakan dalam penyelesaian temuan diatur. Tim tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) Kota Mataram belum melakukan hal itu. Padahal sebelumnya kata dia, sudah ada komunikasi dengan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Mataram dan Inspektorat. Pihaknya bersedia menindaklanjuti dengan opsi ganti rugi. “Kita setuju dengan mekanisme itu. Tetapi kok lama sekali selesai,” katanya heran.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, pihaknya bukan berarti tidak mau menyelesaikan, namun besaran nilai tidak ada. Dalam perhitungan nilai aset pasti terjadi penyusutan. Dalam kondisi ini, auditor negara harus melakukan upaya jalan keluar agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan.

Diketahui, item yang menjadi temuan BPK adalah pengadaan laptop, notebook dan handy talky yang total kerugian negara mencapai Rp300 juta lebih. Sebagai aset berupa laptop berhasil ditemukan.

Didi mengharapkan, tunggakan ini bisa segera ada jalan keluar agar tidak menjadi temuan berulang setiap tahun. “Saya juga heran kok lama sekali permasalahan ini,” demikian kata dia. (cem)