PT KJP Diduga Gaji Karyawan Tidak Sesuai Aturan

0
Sejumlah perwakilan karyawan bertemu manajemen PT KJP dengan difasilitasi tim Disnakertrans KSB, Selasa kemarin.(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – PT Kencana Jaya Pratiwi (KJP) diprotes oleh ratusan karyawannya. Perusahaan sub kontraktor (Subkon) PT Pengembangan Industri Logam (PIL) yang bertanggung jawab membangun pabrik smelter PT Amman Mineral Industri (AMIN) itu diduga tidak menggaji karyawannya sesuai aturan berlaku.

Protes yang dilakukan para pekerja pun hingga kini masih terus berlangsung. Dimediasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Subawa Barat (KSB), para karyawan dipertemukan langsung dengan manajemen PT KJP. “Iya benar sedang berlangsung mediasinya. Ada tim kami yang turun ke sana,” terang kepala Disnakertrans KSB, H. Muslimin. HMY kepada wartawan, Selasa, 21 Juni 2022.

Muslimin menjelaskan, mengenai protes penggajian oleh karyawan itu sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Pihaknya pun telah turun lapangan dan menemukan kebenaran atas kecurigaan para karyawan tersebut. “Setelah kita kaji dan telaah memang benar tidak sesuai aturan,” katanya.

Atas temuan itu, Disnakertrans memanggil manajemen PT KJP yang kemudian memberikan rekomendasi formulasi pemberian gaji terbaru yang sesuai aturan ketenagakerjaan berlaku.Hanya saja lanjut Muslimin, ada kemungkinan, mengenai hasil rekomendasi dinas yang juga telah disepakati manajemen PT KJP, pada tingkat lapangan hingga kini belum dipraktikkan.

“Nah ini kemungkinan yang buat karyawan masih melakukan protes. Karena komitmen perusahaan berdasarkan rekomendasi kami belum diterapkan,” cetus Muslimin sembari menambahkan pihaknya masih menunggu perkembangan hasil mediasi tim dinas terbaru. “Ini akan kita ketahui setelah nanti,” sambungnya.

Muslimin selanjutnya menjelaskan, berdasarkan aturan ada beberapa jenis formula penggajian karyawan yang dapat diterapkan perusahaan. Dan secara sederhana ketetapan besaran gaji harus minimal mengikuti standar upah minimum pemerintah. “Kita punya UMK. Jadi itu patokan standar minimumnya. (gaji basic) kurang dari UMK tidak boleh tapi kalau lebih dengan adanya kebijakan perusahaan itu lebih baik pastinya,” urainya.

Terakhir Muslimin berharap, PT KJP segera merealisasikan pola penggajian yang telah direkomendasikan pihaknya. “Kalau sudah direalisasikan sesuai rekomendasi dinas, tapi masih ada protes karyawan tentu itu lain lagi urusannya. Yang jelas rekomendasi kami ke KJP mengikuti aturan yang ada,” pungkasnya. (bug)