Temuan BPK, Inspektorat Klarifikasi Pimpinan OPD

0
Lalu Alwan Basri. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat mengklarifikasi satu – persatu pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Mataram, perihal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB atas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan kerugian negara atas kelebihan pembayaran tunjangan atau kekurangan volume segara diselesaikan.

Pantauan Suara NTB, proses klarifikasi dilakukan secara tertutup di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Senin, 20 Juni 2022. Pimpinan OPD yang diminta keterangan di antaranya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Miftahurrahman, Kepala Dinas Pariwisata H. Nizar Denny Cahyadi, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan UKM Dedi Supriadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Jimmy Nelwan, Kepala Dinas Tenaga Kerja H. Rudi Suryawan, Camat Cakranegara Irfan Syafindra, dan pejabat lainnya.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri membenarkan pemanggilan sejumlah pimpinan OPD untuk mengklarifikasi sekaligus mengevaluasi tindaklanjut temuan auditor negara terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 dan tahun sebelumnya. Pihaknya meminta perkembangan tindaklanjut dan sebagian telah mengembalikan kerugian negara ke kas daerah. “Masalahnya mereka kurang informasi. Itu saja kesulitannya. Tetapi sudah kita jelaskan,” kata Alwan dikonfirmasi, Senin, 20 Juni 2022.

Disebutkan, kerugian paling banyak menjadi temuan adalah kelebihan pembayaran tunjangan pegawai saat tugas belajar. Pengembaliannya antara Rp3 juta – Rp10 juta. Sebagian telah mengembalikan dan juga belum menyetor. Sementara, kekurangan volume di OPD teknis juga dalam proses. “Rata-rata sanggup untuk menyetor. Sejauh ini, tidak ada kendala berarti hanya masalah informasi yang belum nyambung saja ke yang bersangkutan,” ujarnya.

Dari hasil audit diketahui kerugian negara mencapai Rp500 juta lebih. Alwan menargetkan penyelesaian kerugian negara tuntas selama 60 hari. Masing-masing pimpinan OPD memiliki komitmen untuk menyelesaikan tunggakan. (cem)