PMI Ilegal Masih Marak, Ombudsman RI Minta Pemda Lebih Serius Tangani Pra Pemberangkatan

0
Adhar Hakim (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Masih terus munculnya kasus-kasus tenggelamnya kapal calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang berangkat secara non prosedural menjadi sorotan Ombudsman Perwakilan NTB. Maraknya jalur-jalur gelap pengiriman PMI mengindikasikan bahwa jalur yang legal atau prosedural belum menjadi pilihan utama.

Ombudsman menilai, proses pengiriman PMI hingga pengawasan dan pembinaan di tingkat akar rumput kantong-kantong PMI di NTB masih lemah.

Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Dr. Adhar Hakim mengatakan, dari catatan yang dimilikinya, selama ini permasalahan PMI  tersebar baik pada sektor hulu yaitu saat proses pendaftaran dan pemberangkatan maupun di sektor hilir atau penempatan PMI.

“Namun demikian besarnya kasus-kasus di sektor hilir seperti kasus pemulangan jenazah PMI itu tidak terlepas dari faktor hulu yakni penataan administrasi pemberangkatan PMI yang masih memiliki celah,” kata Adhar Hakim dalam rilisnya Senin, 20 Juni 2022.

Pihaknya kerap menemukan kasus penggunaan KTP oleh warga daerah tertentu, meskipun warga tersebut tidak berasal dari dimana KTP diterbitkan. Karena itulah Ombudsman RI Perwakilan NTB sangat mendukung saat dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) bagi pengurusan PMI.

‘’Tapi rupanya kami melihat indikasi tidak semua pihak menyukai kondisi ini. Hal ini kerap berdampak pada berbagai potensi permasalahan pada sektor hulu, yakni saat persiapan pemberangkatan PMI. Ini hanya salah satu contoh kecil,’’ ujar Adhar Hakim.

Karena itu menurut Ombudsman, jika prespketif dalam memandang isu PMI hanya dilihat dari sisi bisnis semata, maka persoalan buruk PMI akan sulit teratasi.

“Masalah PMI adalah masalah lintas kebijakan. Tidak bisa lagi ditempatkan terpisah-pisah. Harus ikhlas untuk memperkuat penempatan pengurusan administrasi pemberangkatan PMI pada satu atap pelayanan. Selain lebih mudah dalam melayani, juga lebih mudah saat mengawasi,” ujar Adhar.

Adhar menyadari meski proses pemberangkatan dan penempatan PMI itu prosedural, namun tetap mengundang permasalahan jika PMI bersangkutan berpindah tuan saat di negeri penempatan. Ha itu kemungkinan tetap ada.

‘’Tetapi jika itu yang terjadi, akan tetap lebih mudah mengklarifikasi dan menyelesaikannya dari pada kasus-kasus non prosedural. Karena itu dalam menyelesaikan persoalan PMI lebih baik memilih upaya perbaikan saat di titik hulu, yakni saat pendaftaran, pemberangkatan hingga penempatan,’’ tambahnya.

Pola pelayanan satu atap jika dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh oleh lintas sektoral akan dapat mengurangi permasalahan. Selain itu jika PMI prosedural mengalami permasalahan atau hingga meninggal dunia, maka perlindungan yang diberikan juga bisa lebih maksimal, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, hingga mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada mantan PMI dan keluarganya.(ris)

Tiitle Ads