472 PPPK Dompu Terima SK Pengangkatan

0
Bupati Dompu, Kader Jaelani saat menyerahkan SK pengangkatan PPPK guru di aula pendopo Bupati, Senin, 20 Juni 2022.(Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 472 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi tahun 2021 menerima surat keputusan (SK) pengangkatan setelah mendapat NIK dari BKN. Bupati Dompu, Kader Jaelani menyerahkan langsung SK PPPK ini di aula pendopo Bupati Dompu. PPPK diharapkan menjadi solusi atas kekurangan pegawai di Kabupaten Dompu, utamanya tenaga keguruan.

Bupati Dompu, Kader Jaelani dalam sambutannya mengingatkan proses penjaringan PPPK formasi 2021 berlangsung secara transparan dan akuntabel menggunakan computer assisted test (cat) sehingga menghasilkan pegawai yang berkompeten. Sehingga dalam melaksanakan tugas untuk mengedepankan nilai dasar ASN Berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal dan adaptif. “Nilai – nilai dasar tersebut dapat menjadi inspirasi guna menghadirkan perubahan dan kemajuan bagi daerah dengan motto Nggahi Rawi Pahu ini,” ungkapnya.

Dalam melaksanakan tugas, PPPK juga dituntut menghindari berbagai bentuk penyimpangan yang berdampak negatif bagi diri, keluarga dan lingkungan kerja, bahkan masyarakat secara luas. Tapi tetap menunjukan dedikasi dan loyalitasnya. “Berikan pelayanan yang baik dan bermutu. Terus belajar memperbaiki dan mengembangkan diri agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan semua pihak,” ajaknya.

Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Drs Arif Munandar menyampaikan, hasil seleksi ada 482 PPPK yang direkrut. Tapi yang menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) sebanyak 472 orang. Enam orang lainnya masih dalam proses pengusulan dan satu orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Para PPPK yang dinyatakan lulus hasil seleksi ini sebelumnya sempat khawatir akibat molornya proses pemberkasan dan pembagian SK. Terlebih proses seleksinya dilakukan oleh Kementrian bersama Pemprov. Sementara di daerah hanya Dinas Dikpora yang dilibatkan sebagai pengawas seleksi. Kini para guru ini bisa bernapas lega setelah mendapat SK Bupati, setelah NIP-nya diterbitkan oleh BKN beberapa waktu lalu. (ula)