Pansel JPTP Tunggu Mutasi Pejabat

0
H. Effendi Eko Saswito. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Tim panitia seleksi (pansel) jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) akan menyerahkan hasil uji kompetensi pejabat, Senin, 20 Juni 2022 hari ini. Hasil uji kompetensi akan dijadikan acuan bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memutasi. Jabatan kosong pasca mutasi akan diisi melalui seleksi terbuka.

Sekretaris Daerah Kota Mataram Dr. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, hasil uji kompetensi akan diserahkan ke Walikota Mataram H. Mohan Roliskana besok (hari ini ,red). Selanjutnya, menjadi kewenangan atau hak prerogatif PPK untuk mengkaji dan menentukan pejabat yang bakal digeser pada jabatan tersebut. “Iya, tergantung Pak Wali nanti kapan mau mutasi,” kata Sekda dikonfirmasi, Minggu, 19 Juni 2022.

Pergeseran ini nantinya akan berimplikasi terhadap kekosongan jabatan. Sebelumnya kata Sekda, jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram dan Kepala Dinas Pertanian juga lowong. Jabatan kosong akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka. Pansel pun akan digelar menunggu hasil rotasi atau mutasi pejabat. “Nanti sangat tergantung dari hasil mutasi mana jabatan yang akan dipansel,” jawab Sekda.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, secara keseluruhan hasil uji kompetensi pejabat sudah bagus dan dipastikan tidak ada pejabat yang didemosi sesuai komitmen kepala daerah. Meskipun hasil uji kompetensi telah diklasifikasikan menjadi tiga penilaian. Yakni, pejabat yang memiliki penilaian layak dan bisa digeser ke OPD manapun, karena dianggap memiliki kemampuan.

Kategori layak tetapi perlu pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dijelaskan Nelly, pejabat dimaksud hanya layak di posisi itu, tetapi perlu pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi harus sesuai dengan tugas dan pokoknya dengan mengikuti diklat, menggali kemampuan dengan lebih fokus mengembangkan diri, berinovasi dan peduli dengan tupoksinya secara detail. Artinya, tidak perlu harus menunggu arahan pimpinan dan lain sebagainya.

Ia mencontohkan jabatan staf ahli sebenarnya memiliki posisi strategis karena tugasnya melakukaan telaah atau kajian terhadap permasalahan dihadapi di satuan kerja perangkat daerah. Dari kajian itu nantinya menjadi masukan kepala daerah. “Jadi yang dimaksud itu pimpinan OPD ini bergerak sendiri tidak menunggu perintah pimpinan. Selain itu, harus banyak turun ke lapangan menggali persoalan,” jelasnya.

Sedangkan, pejabat dengan penilaian layak dan bisa dimutasi posisinya aman. Secara kompetensi dinilai telah mampu dan bisa ditempatkan di OPD mana saja. Kaitannya dengan pejabat yang belum genap setahun digeser dan memasuki masa pensiun di tahun 2023 mendatang, tetapi harus mengikuti uji kompetensi.

Nelly menjelaskan, sesuai persyaratan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahwa JPTP yang ingin dimutasi harus uji kompetensi. Meskipun, ada pejabat yang belum genap setahun menjabat posisi tertentu. “Iya, kita lihat rata-rata pejabat yang ikut uji kompetensi sudah lama duduki posisinya. Kalaupun ada kan sudah hampir setahun,” jelasnya. (cem)