Diduga Tolak Bayar ”Kutipan”, Penumpang Kapal Cepat Tujuan Bali Disabotase

0
100 orang penumpang terhalang keberangkatannya ke Bali karena tindakan oknum yang diduga melakukan pungli di Pelabuhan Trawangan

Tanjung (Suara NTB) – Tindakan oknum untuk mengutip dana sebesar Rp20.000 per penumpang (wisatawan), rupanya masih berlangsung. Kejadian Minggu, 19 Juni 2022, menjadi contoh kasus, dimana jalur transportasi untuk tujuan kenyamanan wisatawan harus menjadi atensi Pemda Lombok Utara.

Informasi yang diperoleh koran ini, sekitar 100 orang penumpang kapal cepat (Fast Boat) Ostina, sedianya akan bertolak dari Gili Trawangan menuju Bangsal – Pemenang, untuk selanjutnya diangkut ke Bali. Hanya saja, jadwal itu molor karena adanya oknum yang mengatasnamakan diri dari Koperasi Karya Bahari (KKB) – satu-satunya Koperasi Jasa Angkut Transportasi Laut, mewajibkan Ostina membayar kompensasi terhadap 100 orang penumpang yang akan dibawanya. Ostina lantas menolak. Seketika Pelabuhan Gili Trawangan pun menjadi ramai.

Penumpang kecewa karena perjalanannya terbengkalai. Sementara petugas Kepolisian dan Syahbandar, terlihat berdebat dengan oknum.

Admin Operasional Kapal Cepat Ostina, Zulfikar, mengakui pengangkutan penumpang oleh Ostina kemarin, adalah yang pertama setelah Covid-19. Pihaknya kaget dengan adanya pungutan sebesar Rp20.000 per penumpang yang dibebankan kepada Ostina.

“Tadi, tiba-tiba kami tidak diberi izin menaikkan tamu dari Gili. (Alasannya?) Karena tidak mau bayar kompensasi 20.000 per orang,” kata Zulfikar.

Admin Ops Ostina ini menerangkan, pihaknya menolak membayar pungutan tersebut. Oknum KKB yang dimintai dasar hukum penarikan, juga tidak bisa memperlihatkan bukti acuan mengutip. Menurut Zul, oknum bahkan berdalih, kutipan itu merupakan kesepakatan yang berlangsung sejak 2008 antara Kapal Cepat dengan Pengurus KKB.

 “Pungutan ada dari 2008, cuma dulunya membayar di pengurus lama. Sejak Covid berhenti, dan setelah Covid kami masuk, dimintai lagi. Bahkan, Syahbandar dan Polisi menyebut ini pungli.” “Kalaupun KKB minta, pasti kami bayarkan asalkan ada dasar hukumnya,” imbuh Zul.

Sebagai informasi, Kapal Cepat Ostina memiliki kapasitas penumpang 118 orang. Seiring banyaknya armada, daya angkut maksimal sekali trip antara 80 – 100 orang.

Untuk menjaga kenyamanan penumpang, Pihak Ostina dengan terpaksa mengalihkan 100 orang penumpang miliknya untuk diangkut oleh Kapal Cepat milik KKB dari Trawangan ke Bangsal, lalu Ostina mengangkut dari Bangsal ke Bali.

Sementara pihak KKB yang dikonfirmasi mengenai hal itu, belum bisa terhubung.

Terpisah, Kepala UPP Kelas II Syahbandar Pemenang, Heru Supriadi, yang dihubungi via telpon membenarkan kejadian itu. Ia mengaku, peristiwa di Pelabuhan Trawangan dapat dilerai setelah Kepolisian dan UPP Syahbandar terjun ke lokasi. Namun, persoalan itu belum selesai.

“Besok (Senin), ada rapat lanjutan di Kantor Bupati antara KKB, fastboat dan Kepolisian. Besok mediasinya, kalau pun datang. Kalau tidak, maka terpaksa ke jalur hukum,” tegas Heru.

Ia menjelaskan, UPP Syahbandar dan Kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua lembaga vertikal ini juga tegas, kutipan yang dilakukan KKB, tidak dibenarkan secara hukum.

“Katanya berdasarkan kesepakatan, kesepakatan apa? Saya baru tahu juga (ada pungli,red),” imbuhnya.

Heru juga menegaskan, bahwa siapapun yang mengganggu ketentraman dan ketertiban, perilakunya masuk ranah pidana.

“Logika sekarang, pemerintah bangun dermaga berpuluh-puluh miliar di Gil Air, Meno dan Trawangan. Tujuannya untuk memudahkan wisatawan. Sebenarnya cukup bagi mereka untuk tidak lakukan pungli,” demikian Heru. (ari)