BPK Temukan Data Siswa PAUD Diduga Fiktif, Rugikan Negara Rp646 Juta

0
Ilustrasi

Bima (Suara NTB) – Penyaluran dana hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bima tahun ajaran 2021-2022 diduga bermasalah dan merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.

Sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menyediakan anggaran belanja hibah Rp35.942.371.900 miliar dengan realisasi Rp31.715.077.500. Dari jumlah tersebut, diantaranya Rp646.200.000 untuk BOP PAUD.

Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi NTB, BOP pada 217 PAUD di Kabupaten Bima terjadi pemakaian data yang sama untuk penyaluran BOP PAUD. Terdapat ketidaktertiban dalam pencantuman data dan penerima BOP yang tidak sesuai dengan data riil.

Dugaannya, data jumlah siswa yang diajukan para pengelola PAUD pada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima yang mendapatkan dana hibah BOP PAUD untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya operasional bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini fiktif.

Temuan BPK NTB itu berdasarkan dokumen dan wawancara dengan operator BOP PAUD  Hasil konfirmasi kepada satuan pendidikan penerima dana hibah BOP PAUD diketahui data penerima tahap II sama dengan tahap I yang diketahui dari dokumen absensi manual dan pernyataan pihak PAUD.

Selain itu, BPK juga menemukan PAUD tidak menginput data di DAPODIK secara tertib sehingga data jumlah siswa dalam aplikasi Dapodik tidak sesuai dengan kondisi riil. Hal itu mengakibatkan kelebihan pembayaran hibah BOP PAUD tahap II senilai Rp646.200.000 juta dan terdapat risiko penyalahgunaan dana.

Atas temuan tersebut, BPK Provinsi NTB  merekomendasikan jajaran Dikbudpora Kabupaten Bima untuk menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah.

Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. Zunaiddin MM tidak menampik hal itu. Bahkan rekomendasi yang dikeluarkan BPK NTB, sedang ditindaklanjuti pihaknya. “Benar dan rekomendasinya sudah ditindaklanjuti,” katanya singkat.

Meski begitu, Ia enggan menjelaskan secara detail terkait masalah penyaluran BOP PAUD. Zunaiddin hanya menegaskan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan kembali serta validasi semua PAUD yang akan menerima BOP. “Tidak hanya PAUD, PKBM juga kita data dan validasi kembali,” ujarnya. (uki)