Tunggakan PBB Mencapai Rp40 Miliar

0
H.M.Syakirin Hukmi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram mencatat tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai Rp40 miliar. Tunggakan ini sebagian besar limpahan dari pemerintah pusat. Wajib pajak hanya dikenakan sanksi denda.

Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan, secara akumulasi bahwa tunggakan PBB di Kota Mataram mencapai Rp40 miliar. Sebagian besar tunggakan itu adalah limpahan dari pemerintah pusat mencapai Rp30 miliar. Sisanya sekitar Rp10 miliar di daerah karena wajib pajak (WP) besar belum membayar dengan alasan pandemi Covid-19. “Tunggakan masih banyak sekitar Rp40 miliar. Tetapi ini membengkak karena ada Rp20 miliar – Rp30 miliar itu ada limpahan dari pusat,” kata Syakirin ditemui disela-sela menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kota Mataram, Jumat, 27 Mei 2022.

Wajib pajak yang menunggak pajak hanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda dua persen dari nilai tunggakan yang akan dibayar. Selain itu sebut Syakirin, Pemkot Mataram memberikan sanksi lainnya dengan tidak memberikan pelayanan apapun sebelum melunasi PBB. “Jadi harus lunas dulu baru mendapatkan pelayanan administrasi,” ujarnya.

Di tahun 2022 sebut Syakirin, ditargetkan PBB mencapai Rp27 miliar. Pihaknya telah menyebarkan 80 ribu surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) ke 50 kelurahan. Sebagian masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu telah membayar pajak sebelum jatuh tempo, sehingga dari target Rp27 miliar terealisasi 13 persen atau sekitar Rp3,5 miliar. “Masyarakat yang mengurus pengalihan hak sudah mulai bayar PBB,” sebutnya.

Ia memastikan tidak ada keringanan pembayaran PBB seperti dua tahun terakhir. Pertimbangannya adalah pandemi corona virus disease atau Covid-19 telah mulai melandai dan aktivitas ekonomi masyarakat berangsur pulih.

Syakirin menegaskan, jika 80 ribu SPPT tersebut kembali atau masyarakat secara sadar datang membayar pajak ke pemerintah, maka diperkirakan potensi PBB yang bisa diserap sekitar Rp28 miliar – Rp29 miliar lebih. Karena itu, ia mengharapkan partisipasi masyarakat untuk mau membayar pajak demi pembangunan di daerah. (cem)

Tiitle Ads