PMK Mewabah, Lobar Kekurangan Dokter dan Tenaga Keswan

0
H. Lalu Winengan. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus bertambah. Dari data sementara Dinas Pertanian, terdapat 1.184 ekor terjangkit penyakit ini. Dari jumlah itu, 184 yang sudah sembuh. Sehingga sisanya 1.000 ekor masih dalam penanganan.

Ternak yang terjangkit pun tersebar hampir di semua kecamatan. Untuk penanganan PMK ini, pihak Dinas Pertanian mengalami kendala kekurangan dokter hewan, tenaga kesehatan hewan hingga logistic berupa obat-obatan. Pemkab Lobar telah meminta agar pemerintah pusat dan Pemprov NTB membantu supaya PMK ini bisa dikendalikan.

Dikonfirmasi Jumat, 27 Mei 2022, Kepala Dinas Pertanian Lobar, H. Lalu Winengan mengatakan saat ini semua kecamatan terindikasi terkena PMK. “Data sementara, 1.184 ekor sapi yang terindikasi PMK. Alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh 184 ekor. Ini berkat kerja semua pihak, terutama tim dokter, tenaga keswan, penyuluhan, Kabid keswan. Kami terus berikan motivasi dan dorongan kepada semua tim untuk melakukan pengobatan kepada sapi-sapi yang terindikasi PMK,” tegas Winengan.

Tim Dinas Pertanian turun hingga malam hari bahkan tengah malam untuk menangani aduan dari warga yang ternaknya terkena PMK. Meskipun di tengah keterbatasan obat-obatan.

Pihaknya juga mendapatkan dukungan dari pihak Bank NTB Syariah untuk membantu Pemkab untuk membelikan obat-obatan. Pihaknya juga mendorong dan mengajak semua pihak untuk membantu Pemkab. Entah itu dari kalangan pengusaha atau pengembang. Tidak saja kalangan swasta, lebih utama ia mendorong Pemprov segera membantu Pemkab.

Bagi Winengan, menangani wabag PMK jangan menunggu APBD perubahan. Dia berharap ada dana biaya tidak terduga (BTT) yang bisa dialokasikan untuk penanganan daerah terjangkit PMK, termasuk Lobar. Sebab kalau menunggu APBD perubahan dieksekusi September dan Oktober, dikhawatirkan ternak-ternak warga malah mati.

Dikatakan, PMK sebenarnya tidak mematikan. Namun kalau terlambat obat-obatan, ternak tidak mau makan akibat PMK, maka lama-lama mati karena kelaparan. “Kami sudah rapat dengan pemrov, dan itu saya sampaikan. Kami dorong segera melakukan tindakan bersama-sama, lakukan langkah strategis dan taktis serta cepat,” tegas dia.

Dinas pertanian siap melakukan penanganan di lapangan. Namun pemrov harus membantu untuk obat-obatan. Karena saat ini jelas dia, warga membutuhkan keberadaan pemerintah di tengah-tengahnya. Terutama sekali warga butuh penanganan berupa obat-obatan. Sementara obat-obatan sendiri terbatas.

Di samping itu, Pemprov perlu memberikan dana untuk operasional dokter, tenaga Keswan. “Kerena kasian mereka turun dari pagi sampai tengah malam untuk penanganan PMK ini,” jelasnya. Untuk ketersediaan stok obat-obatan sendiri diperkirakan cukup untuk seminggu kedepan. Pihaknya sudah membeli obat-obatan dari bantuan Bank NTB Syariah. Obat-obatan itupun hanya ada di Bali.

Dia mengkhawatirkan kalau dampak wabah tak segera diatasi maka akan mengganggu perekonomian warga. Sehingga menyebabkan instabilitas daerah dan negara. “Keamanan akan terganggu,” tegas dia. Menurutnya, PMK ini merupakan covid-19 bagi ternak, sehingga perlu mendapat penanganan yang sama seperti Covid-19 baik yang dilakukan Pemprov maupun Pusat. Sehingga perlu Pemprov melakukan langkah strategis dan taktis.

Sejauh ini, untuk penanganan PMK pihaknya terkendala dokter, tenaga keswan. Saat ini dokter hewan yang dimiliki Lobar hanya lima orang. Sementara populasi ternak yang ditangani 126 ribu Ekor. Kalau ditambah ada yang melahirkan 10 persen maka populasinya 139 ribu ekor.

Idealnya kata dia, satu dokter hewan menangani 2.000 ekor, namun yang ditangani melebihi ideal. Kalau saja dari jumlah ternak itu terjangkit PMK 10 persen saja maka yang harus ditangani 13.000 ekor. Sehingga itu butuh dana Rp7,6 miliar untuk pengobatannya.

Sebelum itu terjadi, lanjut dia, maka harus lebih cepat dilakukan penanganan. Sehingga tidak sampai menjangkiti 10 Persen. “Saat ini yang baru terjangkit kurang atau di bawah 1 persen,” ujarnya. Sehingga pihaknya sangat butuh dokter dan tenaga keswan. Baik lewat P3K maupun dari kontrak. Sebab kalau dibanding penanganan covid-19, banyak tenaga kesehatan yang dikerahkan. Berbeda dengan dokter hewan, jumlahnya sangat terbatas di Lobar. (her)

Tiitle Ads