Penyaluran PKH Sasar 320.623 KPM

0
H Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

PENYALURAN Program Keluarga Harapan (PKH)  untuk tahap pertama dan kedua tahun 2022 di Provinsi NTB telah tuntas. Program tersebut menyasar 320.623 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB.

 Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Dr. H Ahsanul Khalik mengatakan, untuk tahap pertama saja, total dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke KPM PKH untuk sebanyak Rp 222,301 miliar lebih. Dari data yang ada, KPM PKH yang berada di Kabupaten Lombok Timur yang paling banyak yaitu 82,090 KPM dengan nominal bantuan Rp59,4 miliar. Hal itu sejalan dengan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur yang paling banyak di NTB.

“Selanjutnya Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah KPM sebanyak 63,723 dan nominal bantuan Rp 43,3 miliar. Sementara KPM PKH di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 40,728 dengan nominal bantuan Rp 27,7 miliar,” terangnya kepada Suara NTB, Jumat, 27 Mei 2022.

Adapun Kabupaten yang paling sedikit KPM pada program PKH di NTB yaitu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan 7,288 dengan nominal bantuan Rp 5,6 miliar untuk tahap pertama.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan  pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Menurut Ahsanul Khalik, kucuran dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dengan beragam jenisnya, termasuk di dalamnya PKH memiliki kontribusi yang paling tinggi terhadap penurunan angka kemiskinan di NTB.

Secara umum, dana bansos dari pemerintah pusat dari Januari sampai akhir April 2022 yang telah diterima masyarakat NTB jumlahnya hampir Rp 1 triliun. Begitu juga di tahun kemarin, dana bansos pusat untuk masyarakat NTB jumlahnya triliunan rupiah, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

 “Sampai akhir April kemarin hampir 1 triliun dana bansos pusat, itu terdiri dari bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan. Hampir semua penurunan angka kemiskinan di NTB karena bansos yang memang diberikan oleh pusat,” ujarnya.

Ia mencontohkan, graduasi mandiri PKH di tahun 2021 kemarin cukup besar yaitu sekitar 3.700 orang.  Graduasi mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan sudah mampu. Di tahun ini diyakini akan banyak pula KPM PKH yang graduasi mandiri lantaran kondisi ekonomi penerima bantuan sudah meningkat.(ris)

Tiitle Ads