Retribusi Parkir dan Pasar Diduga Masih Bocor

0
I Gde Wiska. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram dari sektor retribusi parkir dan pasar terus menjadi sorotan. Pasalnya, targetnya tidak pernah tercapai. Lemahnya pengawasan serta minimnya sarana pendukung dinilai jadi pemicu. Faktor lainnya masih terjadi kebocoran dan adanya aksi premanisme.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska menyampaikan, tumpuan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah. Kini, pajak hotel dan restoran mulai mengalami peningkatan pasca melandainya kasus pandemi Covid-19. Tetapi yang menjadi catatan adalah retribusi parkir dan pasar.

Dalam rapat kerja antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), lanjutnya, target parkir tepi jalan umum Rp28,7 miliar lebih. Padahal di tahun 2021 lalu capaian hanya Rp3 miliar. “Artinya, ini kan sangat rendah sekali,” kata Wiska ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 25 Mei 2022.

Pansus menyarankan adanya terobosan-terobosan pada pengelolaan parkir. Demikian juga halnya dengan retribusi pasar tidak pernah melampui target. Politisi PDI Perjuangan ini membandingkan, pengelolaan parkir dan pasar di daerah lain menggunakan perusahaan daerah. Berdasarkan penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram bahwa pembentukan Perusda parkir dan pasar tidak cocok. Alasannya akan lebih banyak mengeluarkan anggaran.

Rencana penyesuaian target retribusi parkir perlu dipertimbangkan. Dishub perlu berbenah dan mengevaluasi di internal mereka. Wiska mengkhawatirkan setelah menurunkan target dari Rp28,7 miliar menjadi Rp9 miliar justru akan mengulang permasalahan sebelumnya. “Jangan-jangan setelah diturunkan terus sama hasilnya dengan yang dulu. Target ndak bisa juga terpenuhi,” sindirnya.

Tak tercapainya retribusi parkir maupun retribusi pasar disinyalir ada kebocoran PAD yang terjadi selama ini. Dugaan lainnya adalah, adanya premanisme yang menguasai titik parkir. Secara akumulasi dari 784 titik parkir di Mataram dan jukir mendapatkan penghasilan Rp50.000 per hari, maka potensi yang dihasilkan untuk menyumbang PAD akan lebih besar. Wiska kembali menduga ada sistem yang tidak transparan dalam pengelolaan parkir maupun pasar.

Terobosan pembayaran parkir non tunai dinilai belum banyak masyarakat yang beradaptasi,sehingga pembayaran tunai menjadi pilihan mudah. Wiska mendorong agar dilakukan uji petik. Uji petik dinilai akan melihat potensi riil dari pendapatan daerah baik itu retribusi parkir maupun retribusi pasar tradisional. Selain itu, Pemkot Mataram juga perlu melengkapi sarana-prasarana di Dishub maupun Dinas Perdagangan untuk meningkatkan PAD.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Drs. Muhammad Saleh menyakini capaian retribusi parkir di tahun 2022 akan lebih membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan menguatnya sistem non tunai. “Pada tahun 2021 realisasi retribusi parkir Rp3.089.000.000. Insya Allah, nominal itu akan terlampui pada bulan Juni mendatang,” terangnya. (cem)