Dari Raker Forsesdasi, ASN Diminta Tidak Ditarik dalam Politik Praktis

0
Nursalim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), baik legislatif, eksekutif hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) sebentar lagi digelar. Dalam setiap pelaksanaan pemilu dan juga pilkada, melibatkan Aparatur Sipil Negara ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) rentan dilakukan. Sekretaris daerah (sekda), baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dituntut untuk fokus melakukan pengawasan terhadap keterlibatan ASN dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada.

Inilah yang menjadi salah satu fokus bahasan dalam Rapat Kerja (Raker) Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Jakarta, Rabu, 25 Mei 2022. Raker ini dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro dan diikuti sekda provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia, secara langsung dan daring.

 Menurut Kepala Biro Organisasi Setda NTB Dr. Nursalim, S.Sos., M.M., seluruh ASN harus netral dalam setiap penyelenggaraan politik praktis, seperti pemilu atau pilkada. ‘’ASN harus netral dan profesional serta tidak ditarik-tarik dalam prolitik praktis serta harus menjadi perekat bangsa,’’ ujarnya pada Suara NTB, Kamis, 26 Mei 2022.

Selain itu, ujarnya, ASN juga diharap mampu  mengakutalisasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK. AKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Untuk hal ini, sekda provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia menjadi trigger dlm mempercepat implementasi untuk memberikan pelayanan yang prima ke publik.

Dalam raker ini, tambahnya, dilakukan pembahasan terkait rencana penghapusan tenaga kontrak di instansi pemerintah, baik pusat dan daerah. Artinya di masa mendatang, pemerintah tidak akan menerima lagi tenaga kontrak dan sekarang ini, proses penghapusan masih dalam proses pembahasan. Mengenai nasib tenaga kontrak atau tenaga honor yang ada di instansi pemerintah sekarang ini, pemerintah masih akan melakukan pembahasan.

‘’Ini yang mau didiskusikan pada pertemuan selanjutnya solusinya seperti apa. Rencananya pertemuan membahas nasib tenaga kontrak yang ada sekarang ini akan diadakan di Maluku akhir Agustus mendatang,’’ ujarnya. (ham)

Tiitle Ads