Sengketa Penimbunan Lahan, Lobar Kalah Melawan Rekanan

0
Dedi Saputra. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) dinyatakan kalah sengketa melawan rekanan yang melakukan penimbunan lahan yang rencananya akan dijadikan lokasi pembangunan proyek perumahan PNS Gubuk Datu di Desa Gapuk. Pemkab kalah mulai tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung (MA) dan sudah dinyatakan berkekuatan hokum tetap (incrahct).

Atas kekalahan ini, pihak Pemkab pun diminta membayar ganti rugi sebesar Rp300 juta kepada pihak rekanan. Putusan pengadilan menyatakan gugatan yang diajukan oleh rekanan dinyatakan menang dan menghukum Pemkab Lombok Barat untuk membayar ganti rugi kepada pihak perusahaan sebesar Rp 300 juta. Putusan inipun sudah dinyatakan sejak tahun 2017 lalu, namun hingga tahun 2022 ini Pemkab Lombok Barat belum juga melaksanakan hasil putusan MA.

Informasi yang diterima Suara NTB, pihak perusahaan bersurat ke DPRD Lombok Barat, dengan harapan agar pihak Pemkab Lombok Barat melaksanakan putusan MA untuk membayar ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

Kabag Hukum Pemkab Lombok Barat, Dedi Saputra membenarkan adanya putusan dari MA yang isinya mengalahkan Pemkab Lombok Barat, dan dihukum membayar Rp300 juta.  “Ya sudah ada putusan pengadilan incraht tahun 2017,” kata Kabag Hukum, Selasa (24/5). Pemkab Lombok Barat tidak kunjung melaksanakan putusan pengadilan karena berkaitan dengan keuangan daerah. Pihaknya mengarahkan untuk melakukan konfirmasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).  “Soal pembayaran, coba konfirmasi kepala BPKAD, ” sarannya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lombok Barat H. Fauzan Husniadi menjelaskan, pada dasarnya Pemkab Lombok Barat taat terhadap putusan pengadilan, namun sampai saat ini Pemkab Lombok Barat masih melakukan upaya – upaya untuk melakukan pembelaan atas putusan pengadilan. Salah satunya Pemkab Lombok Barat akan berusaha untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan. ” Yang jelas kita taat hukum, dan kita sedang berusaha untuk mencari jalan keluar, sesuai dengan proses hukum yang  berlaku karena ini persoalan tahun 2017,” tegas Fauzan.

Fauzan mengakui sengketa ini memang sudah ada putusan MA, namun Pemkab Lombok Barat akan melakukan upaya PK. ” Kita akan melakukan upaya lain, dan kita Pemkab Lombok Barat akan ajukan PK, ” tegasnya. Langkah untuk mengajukan PK, sudah dibahas bersama bagian hukum. Karena ini persoalan sudah lama dan berlarut, jadi Pemkab juga berusaha mencari titik terang letak kesalahan di mana sehingga Pemkab Lombok Barat kalah.

“Ini kan masalah lama, letak erornya di mana, ini juga harus kita cari tahu. Agar tahu kasus ini, seperti apa, apakah ada komitmen yang tidak dipenuhi antara kedua belah pihak atau apa, ini harus kita telusuri, ” jelasnya.

Pada dasarnya, Pemkab Lobar akan berusaha mencarikan jalan keluar, namun di satu sisi, pihaknya juga akan melakukan upaya hukum lainnya. Total yang harus dibayarkan sekitar Rp300 juta lebih, ini pun juga harus dibahas bersama DPRD, apakah akan dianggarkan atau tidak. “Yang jelas kita Lombok Barat taat hukum, dan upaya hukum lain juga kita lakukan, ” tutup Fauzan. (her)

Tiitle Ads