Ombdusman Ingatkan Sekolah Tidak Pungut Uang Perpisahan

0
Adhar Hakim (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Ombudsman RI Perwakilan NTB menerima banyak keluhan terkait pungutan uang perpisahan yang dilakukan sekolah jelang akhir tahun ajaran 2021/2022. Ombudsman mengingatkan, kepada Sekolah untuk tidak melakukan pungutan perpisahan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dr. Adhar Hakim, M.H., pada Selasa, 24 Mei 2022 mengatakan, berdasarkan keterangan dari sejumlah orang tua siswa di salah satu sekolah pada satuan tingkat pendidikan dasar di Kota Mataram menyebutkan pihak sekolah dalam hal ini guru/wali kelas mengundang perwakilan orang tua untuk menyampaikan besaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan perpisahan.

Jumlahnya  mencapai puluhan juta dengan rincian berupa biaya dekorasi, biaya toga, dokumentasi, konsumsi, dan lainnya bahkan memasukan biaya sumbangan kipas angin. Uang perpisahan tersebut dibebankan kepada orang tua/wali siswa mencapai diatas Rp200.000/siswa serta ditentukan batas akhir pengumpulan biayanya.

“Pungutan uang perpisahan yang dilakukan oleh satuan sekolah tingkat pendidikan dasar ini tentu berpotensi maladministrasi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Adhar.

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Permendikbud nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan sumbangan biaya pendidikan  menyebutkan Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Kemudian  dalam Pasal 181 huruf d PP Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan  Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang: melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adhar menekankan, acara perpisahan bukan bagian dari proses belajar mengajar di sekolah. Alasan pihak sekolah untuk mengakomodir keinginan dari sejumlah orang tua/wali siswa untuk melaksanakan acara perpisahan tentu tidak dapat diterima.

“Jika orang tua/wali siswa ingin melaksanakan kegiatan, serahkan saja kepada mereka (orang tua/wali siswa), sekolah jangan memfasilitasi hal-hal yang sifatnya pungutan apalagi insiatif sekolah yang aktif melakukan pungutan untuk kegiatan perpisahan,” jelas Adhar.

Oleh karena itu, Adhar menegaskan, Ombudsman mengingatkan kepada Sekolah untuk tidak melakukan pungutan perpisahan. “Terhadap uang perpisahan yang sudah dipungut agar segera dikembalikan, serta sekolah tidak memfasilitasi acara perpisahan yang berkaitan dengan pungutaan atau penarikan biaya,” ujar Adhar.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, M.Pd., dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, ia belum bisa memberi tanggapan, karena harus mengecek dulu di pengawas-pengawas sekolah. Namun, menurut Fatwir, pada intinya dalam acara perpisahan di sekolah, guru sifatnya terundang oleh orang tua atau siswa. (ron)