Lahan Pertanian di Mataram Terus Menyusut

0
Sejumlah petani di Kelurahan Bertais mulai menanam padi di areal sawah garapannya, Senin, 23 Mei 2022. Petani mengeluhkan masifnya alih fungsi lahan di Kota Mataram. Alih fungsi lahan berpotensi menimbulkan masalah sosial. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah petani di Kota Mataram mengeluhkan semakin menyusutnya lahan pertanian. Kondisi ini mengancam mata pencaharian mereka. Pemerintah perlu memperketat penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).

Perwakilan Kelompok Tani Harapan Jaya, Ahmad Azhari mengenang di tahun 2003 lalu, petani sangat tenang untuk bercocok tanam. Belum banyak pembangunan sehingga hasil pertanian dapat dinikmati. Berbeda dengan kondisi saat ini, terjadi alih fungsi lahan secara masif. Lahan pertanian berubah menjadi kantor, perumahan, dan lain sebagainya.

Alih fungsi lahan ini akan mengancam mata pencaharian petani. “Saya ingat dulu sangat tenang kita mau bertani. Sekarang ini di sana-sini pembangunan. Makanya saya sudah beralih menjadi petani hortikultura,” kata Azhari.

Ancaman sosial lambat laun akan menimpa petani. Karena itu, ia mendorong pemerintah memperketat penerbitan izin pembangunan yang memanfaatkan lahan produktif. “Sekarang di Babakan semakin banyak pembangunan,” sebutnya.

Hal senada juga dikeluhkan Khaeruman. Lahan pertanian semakin menyempit karena maraknya pembangunan di atas lahan produktif. Kondisi ini akan mengancam petani penggarap yang akan kehilangan mata pencaharian. “Sekarang kita lihat tiba-tiba sudah diurug,” protesnya.

Selain masalah lahan pertanian, ia juga memprotes tingginya harga pupuk non subsidi. Perbedaan harga pupuk jenis Urea subsidi dan non subsidi sangat jauh. Pupuk subsidi dijual Rp225 ribu/kw. Sementara, pupuk non subsidi dijual Rp800/kw. Kebutuhan satu hektar lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas minimal 200 kilogram perhektar.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Dr. H. Mutawalli menyampaikan, kondisi lahan pertanian di Kota Mataram terus mengalami penyusutan. Dari sebelumnya 1.513 hektar di tahun 2021, saat ini mengalami penurunan menjadi 1.509 hektar. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, lahan pertanian per tahun berkurang sampai 40 hektar. Alih fungsi lahan ini berkaitan dengan skenario di tahun 2031 terhadap lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) mencapai 509 hektar. Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang mengatur LP2B menjadi 509 hektar memiliki dampak terhadap pemutusan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. “Sekarang ini ada kebijakan sawah lahan dilindungi. Ketentuan yang diberikan pemerintah pusat tidak mungkin dipenuhi,” terangnya.

Pemerintah pusat meminta lahan sawah dilindungi 1.414 hektar. Sementara, LP2B yang dicantumkan dalam Perda RTRW hanya 509 hektar. Ia menyebutkan, lahan pertanian di Mataram banyak dikuasai oleh pengusaha.

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengakui, paling krusial yang merasakan dampak dari alih fungsi lahan tersebut adalah petani penggarap. Rata-rata lahan yang dimanfaatkan sebagai areal pertanian sangat strategis. Di satu sisi, alih fungsi banyak digunakan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini dipengaruhi meningkatnya penduduk dan perekonomian masyarakat. Peluang ini diambil oleh pengusaha untuk menyiapkan perumahan agar tidak terjadi kekurangan. “Peluang ini diambil sebagai prospek bisnis,” terangnya.

Pemerintah telah berusaha menekan alih fungsi lahan dengan menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Menurut Mohan, paling rasional lahan pertanian di Kota Mataram dapat dipertahankan 509 hektar. Sementara, pembatasan penertiban izin tidak mungkin dilakukan karena ada celah bagi pengusaha untuk membangun. “Salah satu yang bisa kita lakukan hanya menstabilkan melalui LP2B,” demikian kata Mohan. (cem)

Tiitle Ads