PK Pemda Lobar Dijawab Permohonan Eksekusi ke PTUN

0
Ilustrasi

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM.

(Ketua STIE AMM)

 

Menjadi pertanyaan kembali dari mahasiswa dan civitas kami ketika membaca berita harian umum Suara NTB, Jumat, 13 Mei 2022, dengan judul berita “Pemkab Lobar Ajukan PK Sengketa AMM”.

Bagi kami, langkah yang ditempuh Pemda Lobar merupakan hak bagi setiap subjek yang kalah berperkara di tingkat Kasasi (MA) dan hak untuk menuntut suatu keadilan apabila berpendapat belum merasa adil.

Tetapi harus diingat bahwa permohonan PK ke MA harus adanya Novum (bukti baru) yang sebelumnya tidak masuk dalam putusan MA yang telah dikeluarkan dalam perkara ini.

Adapun bukti baru yang dimaksud, ketentuannya telah diatur dalam perundang-undangan pada waktu perkara diperiksa, dan kalau ada harus ditentukan tanggalnya dan dinyatakan di bawah sumpah, serta disaksikan oleh pejabat yang berwenang.

Adapun menurut principal:

  1. Bahwa tidak ada kebohongan atau tipu muslihat hakim dalam putusan MA (TUN) No. 391K/TUN/2021.
  2. Bahwa setelah putusan tidak ditemukan adanya surat-surat bukti yang ada pada waktu perkara diperiksa dan kalau ada harus ditentukan tanggalnya dan dinyatakan di bawah sumpah, serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  3. Bahwa tidak terdapat pertentangan antara putusan MA (TUN) 391K/TUN/2021 dengan putusan PN Mataram No.143/Pdt.G/2021/PN Mtr, dalam kasus dan objek yang sama.
  4. Bahwa tidak terdapat adanya pertentangan antara putusan MA (TUN) 391K/TUN/2021 dengan putusan MA No.2252.K/PDT/2009, dalam kasus dan objek yang sama.
  5. Bahwa tidak terdapat suatu kekhilafan dalam putusan MA (TUN) 391K/TUN/2021 yang diajukan sebagai alasan mengajukan PK.

Selanjutnya setelah berjalan dalam kurun waktu beberapa lama, putusan MA yang memenangkan Badan Hukum Penyelenggara STIE AMM, yaitu P2LPTD, Pemda tidak melaksanakan eksekusi secara sukarela, maka dalam waktu dekat P2LPTD akan mengajukan eksekusi putusan MA 391K/TUN/2021 ke PTUN NTB di Mataram agar Bupati segera mencabut surat keputusan yang dikeluarkan tanggal 28 September 2020 dengan No.697/72/BPKAD/2020, yang telah membatalkan dan mencabut SK Lobar tanggal 27 Maret 1986 dengan keputusan No. Kep.254/593/287.

Sebab dalam ketentuan pasal 116 (6) UU PTUN menegaskan lebih lanjut, bahwa Ketua Pengadilan dapat mengajukan ketidakpatuhan ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini dikarenakan Presiden memiliki kewenangan untuk memaksa pejabat TUN untuk melaksanakan keputusan.

Tentu kita hormati pemohon PK (Pemda Lobar) yang berpendapat bahwa putusan MA menyangkut soal perdata, sedangkan masalah gugat-menggugat melalui PTUN adalah masalah administrasi, sehingga pernyataan sewenang-wenang ditujukan kepada pemohon PK.

Sedangkan bagi pendapat termohon (P2LPTD), putusan MA sangat tepat, tidak ada kekhilafan terhadap suatu apapun, sebab yang melatarbelakangi putusan Bupati Lobar tanggal 27 Maret 1986 dicabut dengan Keputusan Bupati tanggal 28 September 2020 dengan No.697/72/BPKAD/2020 adalah karena termohon tidak membayar sewa sejumlah ± Rp4 Miliar.

Demikian jawaban lembaga pada mahasiswa agar tetap tenang. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Insya Allah Anda adalah harapan masyarakat di masa mendatang.

Wallahu a’lam bishawab.

Tiitle Ads