WTP Ke-11 Jadi Barometer Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

0
Hj. Baiq Isvie Rupaeda (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB kembali menyabet mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya dari BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Pemprov NTB tahun anggaran 2021. LHP BPK tersebut diserahkan langsung ke DPRD Provinsi NTB dalam rapat paripurna yang digelar Jumat, 20 Mei 2022.

Rapat paripurna DPRD NTB untuk penyerahan LHP BPK tersebut dipimpin oleh oleh Ketua, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Disampaikannya bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut merupakan kewajiban konstitusional yang dilakukan secara bebas, mandiri dan transparan untuk diwujudkan Pemerintahan yang bersih dan menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah.

“Karena itu hasil pemeriksaan BPK ini akan menjadi barometer kedepannya bagi pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ucap Isvie.

Lanjut Isvie LHP BPK atas laporan keuangan daerah tersebut yang didalamnya memuat sejumlah rekomendasi atas sejumlah temuan. Akan sangat penting untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah kedepannya.

“Berbagai koreksi dalam LHP BPK ini tentunya akan menjadi masukan sangat penting bagi pemerintah daerah dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang. Baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaannya, sehingga bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Isvie.

Selain itu, LHP BPK tersebut juga sangat penting bagi DPRD untuk mendukung dan memaksimalkan pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan rakyat untuk turut meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat NTB.

“Sejalan dengan fungsi Dewan yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. LHP BPK ini diharapkan dapat membantu dewan dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut dengan maksimal,” ujarnya.

Berbagai temuan koreksi dan rekomendasi yang diberikan BPK terhadap pemeriksaan laporan keuangan Pemprov NTB tahun 2021 tersebut akan ditindaklanjuti oleh DPRD NTB bersama-sama dengan pemerintah Provinsi. “Kami akan segera menindaklanjuti temuan-temuan BPK tersebut dengan menyerahkan LHP ke eksekutif untuk diselesaikan apa yang menjadi rekomendasi BPK,” katanya.

Setelah mendengar pemaparan dari pihak BPK yang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mereka. Pemprov NTB kembali mendapat penilaian opini WTP. Sehingga prestasi tersebut, NTB tercatat sudah mendapatkan 11 kali WTP.

Alhamdulillah selama 10 tahun berturut-turut kita selalu mendapat penilaian WTP. Kemudian berkat kerja keras dan kerjasama bersama antara eksekutif dan legislative. Alhamdulillah tahun ini kita dapat mempertahankan prestasi ini dengan kembali mendapat WTP yang ke 11 kalinya,” tutup Isvie. (ndi)

Tiitle Ads