Temuan BPK Soal Dana BOS, Dikbud NTB Siap Perbaiki Tata Kelola Manajemen Lebih Bertanggung Jawab

0
H. Aidy Furqan (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengapresiasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di NTB yang dinilai masih belum tertib.

Kepala Dinas Dikbud NTB Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., menegaskan, jika temuan BPK Perwakilan NTB yang disampaikan di DPRD NTB, Jumat, 20 Mei 2022 merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap tata kelola dana BOS 2021 di sejumlah sekolah di NTB. Menurutnya, pembahasan terhadap temuan tersebut sudah dilakukan antara Dinas Dikbud NTB dan BPK Perwakilan NTB.

Diakuinya, permasalahan terjadi terhadap penggunaan dana BOS akibat mengalami perubahan alokasi penggunaan maupun besaran dana. ‘’Seperti masih ada sekolah yang menggunakan dana BOS untuk honor guru ASN. Rencana Anggaran Belanja (RAB) semula, berubah di tengah perjalanan penggunaan dan akibat kondisi, seperti kebijakan penanganan Covid 19,’’ ujarnya pada Suara NTB, Jumat, 20 Mei 2022.

Untuk itu, tambahnya, atas temuan tersebut Dinas Dikbud NTB akan membangun manajemen akuntabilitas pengelolaan BOS berbasis teknologi serta melakukan pengawasan secara intens minimal per triwulan. Termasuk membekali tim BOS sekolah agar tata kelola manajemen dana BOS makin baik dan berkualitas. ‘’Dengan temuan dan catatan BPK menjadi dasar bagi Dikbud untuk melakukan takola (tata kelola) manajemen BOS lebih bertanggung jawab,’’ tegasnya.

Sementara Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana di hadapan Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat, 20 Mei 2022 menyampaikan, jika BPK menemukan banyak catatan pengelolaan dana BOS di sekolah yang masih belum tertib.

Selain itu, ungkapnya, penggunaan dana BOS masih belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid. Temuan lainnya, penggunaan BOS menyalahi ketentuan untuk tujuan yang bukan peruntukannya serta penggunaan dana BOS terlambat disampaikan.

Sehubungan dengan permasalahan ini, ujarnya, BPK terus mendorong agar Pemprov NTB memperbaiki kinerja pengelolaan dana BOS dan memonitor laporan dana BOS melalui aplikasi yang sudah ditetapkan. Selain itu, BPK merekomendasikan pengembalian beberapa kelebihan penggunaan dana BOS dan menghentikan penggunaan dana BOS yang memang bukan peruntukannya atau menyalahi ketentuan. (ham)

Tiitle Ads