Warga KLU Protes Kenaikan Tarif PDAM

0
Massa menggelar aksi di PDAM KLU, Kamis, 19 Mei 2022, menuntut peninjauan kembali kenaikan tarif air bersih.(Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Sejumlah massa gabungan LSM Surak Agung, menggelar aksi di kantor PDAM Amerta Dayan Gunung, Kamis, 19 Mei 2022. Mereka menuntut kenaikan tarif air bersih ditinjau kembali. Menurut mereka, kenaikan tarif di saat ekonomi masih terdampak pandemi Covid, tidak tepat.

“Kami berharap PDAM meninjau kembali kenaikan tarif. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan tarif ini dirasakan tinggi,” ucap salah satu orator, Herianto.

Warga asal Desa Sokong, kecamatan Tanjung ini bahkan membandingkan, sebelum kenaikan tarif, ia membayar Rp35 ribu per bulan. Pemakaian seharga itu termasuk penggunaan yang paling boros. Namun setelah berlaku tarif baru, ia harus membayar Rp140 ribu.

Sebelumnya, PDAM menaikkan tarif sebesar Rp1.200 per meter kubik, atau dari Rp 1.900/m3 menjadi Rp3.100.m3. Seharusnya, kata Heri, kenaikan tarif dilakukan saat ekonomi masyarakat membaik. Sebab, statistik mencatat angka kemiskinan Lombok Utara bertambah akibat pandemi.

Sementara, Ketua LSM Surak Agung, Wira Maya Arnadi, mengatakan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. “Keberadaan pasal ini menghendaki agar pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk kesejahteraan rakyat. Maka tidak tepat kalau PDAM menaikkan tarif di tengah kondisi ekonomi warga sedang terpuruk,” tegasnya.

Ia bahkan memandang, PDAM Amerta Dayan Gunung sebagai pengelola tunggal layanan air bersih di daerah telah gagal menjalankan fungsinya sebagai representasi pemerintah yang harus mengutamakan pemenuhan pelayanan dasar. Sebab di sisi lain, mendukung visi bisnis perusahaan, Pemda juga telah memberikan penyertaan modal kepada PDAM.

“Haram hukumnya PDAM dalam operasionalnya menempatkan diri sebagai perusahaan murni yang hanya berpikir soal untung dan rugi,” cetusnya. “Apalagi PDAM juga tidak mengolah air, melainkan mengambil air permukaan dari sumbernya,” cetusnya lagi.

Usai aksi, Direktur PDAM Amerta Dayan Gunung, Firmansyah, ST., kepada wartawan mengatakan kenaikan tarif dasar air sudah melalui sosialisasi terlebih dahulu, baik langsung maupun melalui media.

Ia menolak anggapan bahwa perubahan tarif dilakukan atas dasar keinginan pribadi dan keuntungan perusahaan semata. Sebagai Perusda, PDAM dituntut menjalankan fungsi sosial, dan juga fungsi bisnis. “PDAM menaikkan tarif berdasarkan aturan yang ada, yaitu adanya SK Kemendagri, dan SK Gubernur NTB yang mengatur ambang batas bawah dan batas atas,” ucapnya.

Selain itu, PDAM juga melakukan konsultasi ke BPKP terkait kenaikan tarif ideal. Di mana, tarif saat ini disesuaikan dengan kemampuan membayar masyarakat. “Kami mengkaji bersama BPKP layaknya kenaikan itu karena jumlah pelanggan rumah tangga kita di KLU mencapai 70 persen dari total 17 ribu pelanggan,” imbuhnya. (ari)

Tiitle Ads