SMAN 9 Mataram Harapkan Peningkatan Mutu Lewat Implementasi Kurikulum Merdeka

0
Nengah Istiqomah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) –  SMAN 9 Mataram terpilih sebagai penyelenggara Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri. Dengan terpilihnya ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 9 Mataram.

Kepala SMAN 9 Mataram, Nengah Istiqomah, pada Jumat, 19 Mei 2022 mengatakan, sesuai dengan SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, SMAN 9 Mataram akan memberlakukan kurikulum merdeka dengan pola mandiri. “Kami siap melaksanakan dan segera melaksanakan workshop pengenalan kurikulum merdeka di sekolah,” ujarnya.

Untuk di semester genap tahun ajaran 2021/2022 ini, SMAN 9 Mataram masih menggunakan kurikulum 2013. Di tahun ajaran baru nanti, barulah pihaknya akan mengimplementasi kurikulum merdeka mandiri. “Kami mengisi survei dari pemerintah pusat dan berhasil lolos sebagai pelaksana kuriulum merdeka secara mandiri,” ujarnya.

Ia mengharapkan, dengan terpilihnya SMAN 9 Mataram sebagai pelaksana implementasi kurikulum merdekan, maka peningkatan mutu pendidikan bisa dicapai. “Salah satu indikatornya siswa diterima di universitas negeri di Indonesia atau luar negeri, kita butuh peningkatan pelayanan sesuai perkembangan zaman,” ujar Istiqomah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kelima belas: Kurikulum Merdeka. Sekolah di daerah yang bukan sekolah penggerak dapat memilih menggunakan tiga opsi kurikulum, yaitu kurikulum merdeka, kurikulum 2013, dan kurikulum darurat.

Sub Koordinator Kurikulum Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB,  Purni Susanto mengatakan, sekolah non-sekolah penggerak diberikan kesempatan mendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) secara mandiri sejak 11 Februari sampai dengan 30 April 2022.

Sekolah dapat menentukan pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023. kebijakan ini berlaku sampai tahun 2024 nanti. “Tahun 2024 pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran dan kemungkinan besar akan menerapkan Kurikulum Merdeka secara menyeluruh,” jelas Purni.

Sementara itu, lanjut Purni, untuk sekolah penggerak wajib melaksanakan kurikulum merdeka. Sekolah-sekolah penggerak tersebut, di samping mendapatkan dana stimulan, juga mendapatkan pendampingan khusus dari Kemendikbudristek. (ron)

Tiitle Ads